Tugas Unit-Unit dalam BUK Migas

1. Unit Hulu Operasional Mandiri mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Wilayah Kerja baru milik sendiri;
b. mengusahakan Wilayah Kerja yang telah berakhir masa kontraknya;
c. mengelola dan menjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara dan hasil produksi sendiri;
d. membeli dan/atau mengimpor Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk
menjaga ketersediaan Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan kebutuhan dalam negeri;
e. melaporkan perkembangan kinerja operasional unitnya kepada Direktur
Utama BUK Migas

f. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

2. Unit Hulu Kerjasama mempunyai tugas:
a. melakukan kerja sama pengelolaan Wilayah Kerja baru dan/atau lama
dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
b. mengawasi kegiatan operasional hulu yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama sesuai dengan kontrak;
c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran
kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi/produksi Minyak dan Gas Bumi di
Wilayah Kerja yang diusahakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
d. memonitor perkembangan produksi Minyak dan Gas Bumi yang diusahakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
e. melakukan pencatatan dan penyimpanan atas data dan informasi tentang
potensi dan cadangan terbukti sumber alam Minyak dan Gas Bumi di seluruh
Indonesia;
f. melaporkan perkembangan operasional kerjas ama hulu kepada direktur
utama BUK Migas; dan
g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

3. Unit Hilir Kerjasama mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh dewan direksi BUK Migas untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
b. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh dewan direksi BUK Migas untuk melakukan kerja sama usaha pengolahan, pengangkutan, transmisi dan/atau distribusi Minyak dan Gas Bumi dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
c. mengawasi kerja sama usaha hilir antara BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, badan usaha asing, atau koperasi;
d. melaporkan kepada dewan direksi BUK Migas mengenai perkembangan
kinerja unitnya dan perkembangan kerja sama yang dilakukan BUMN dalam
usaha hilir; dan
e. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini.

4. Unit Usaha Hilir Minyak mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh Dewan Direksi BUK Migas dalam pengusahaan hilir Minyak Bumi;
b. melaporkan perkembangan kinerja unitnya kepada dewan direksi BUK Migas;
c. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang ini.

5. Unit Usaha Hilir Gas Bumi mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas dan wewenang yang diperintahkan oleh Dewan Direksi BUK Migas dalam pengusahaan hilir Gas Bumi;
b. melaporkan perkembangan kinerja unitnya kepada dewan direksi BUK Migas;
c. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ini

Dalam melaksanakan fungsinya BUK Migas bertugas:

a. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
b. mewakili negara sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dalam menandatangani Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi;
c. melakukan seleksi terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk
pengusahaan Wilayah Kerja;
d. merencanakan dan menyiapkan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;
e. merencanakan dan meningkatkan temuan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi
f. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha
swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.

Kewajiban BUK Migas :

1. Melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Unit Hulu Kerja Sama & Unit Hulu Operasional Mandiri.

2. Mengkoordinasikan kegiatan Usaha Hilir Migas yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Hilir Migas milik BUK Migas, BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, badan usaha swasta asing, dan koperasi.

3. Menetapkan dan meningkatkan temuan Cadangan Migas terbukti untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Hak BUK Migas :

1. pengusahaan atas manfaat ekonomi atau prospek usaha terhadap semua cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi; dan

2. pengusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi.

PENGAWASAN BERSAMA PEMERINTAH

Pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yang meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Izin Usaha dan peruntukannya;

b. memonitor dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden secara periodik;

c. pelaksanaan pembangunan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;

d. pelaksanaan konservasi energi;

e. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;

f. penerapan kaidah keteknikan di bidang pertambangan yang baik;

g. jenis, dan standar mutu produk hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;

h. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Gas;

i. keselamatan dan kesehatan kerja;

j. pengelolaan lingkungan hidup;

k. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

l. penggunaan tenaga kerja asing;

m. pemanfaatan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;

n. pengembangan masyarakat setempat

o. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

p. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

POIN-POIN KEGIATAN HULU

1. Kegiatan mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi

2. Penyerahan Wilayah Kerja ke BUK Migas sebagai berikut :

3. Kontrak Kerja Sama :

– Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan BUK Migas baik secara mandiri
dan/atau melalui Kontrak Kerja Sama.

– KKS berupa :

a. Gross Split

b. Kontrak lain yg menguntungkan negara

– Jangka waktu paling lama 30 tahun

– KKS bisa diperbarui maksimal 1 kali selama 20 tahun diajukan paling lambat 8 th sebelum kontrak berakhir (29,5 th sebelum kontrak berakhir sudah bisa ? )

– KKS yang habis masanya harus dikembalikan ke pemerintah dan setelahnya boleh mengajukan perpanjangan

BAGAIMANA NASIB SKK MIGAS dan PERTAMINA ?

Berikut poin-poin yang diambil dari beberapa sumber untuk menjawab pertanyaan tersebut ;

(1) SKK Migas tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya BUK Migas.

(2) Semua bentuk KKS yang ada sebelum UU ini mulai berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

(3) BUK Migas dibentuk paling lama 1 tahun terhitung sejak UU ini mulai diundangkan.

(4) Berdasarkan RUU tersebut, BUK Migas memiliki kewenangan yang sekarang berada di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan PT Pertamina (Persero).

(5) Fungsi Unit Hulu Operasional Mandiri sama dengan Pertamina. Unit Hulu Kerjasama serupa fungsinya dengan SKK Migas.

(6) Menurut ketua Komisi VII DPR Gus Irawan, Pertamina-lah yang akan dijadikan BUK Migas. Tugas Pertamina itu yang akan dikembalikan seperti dahulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) “Jadi BUK itu nanti unsurnya ada PGN, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas. Tetapi, orangnya tidak ganti, cuma jadi satu wadah saja. Itu pun bukan melebur loh, masing-masing sendiri, tapi muaranya itu satu. Kalau sekarang kan muaranya masing-masing,” kata Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo.

(4) Hingga artikel ini selesai dibuat, masih belum tercapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait posisi BUK Migas ini.

Sudah seharusnya kita kembalikan tugas pokok dan fungsi pengelolaan migas sesuai dengan amanat UUD 1945. Kita berharap RUU Migas ini mampu menyangkal pernyataan bahwa Pertamina telah menjadi anak tiri di negeri sendiri. Berbeda dengan UU No. 8 tahun 1971 yang semua jajaran direksinya dipilih oleh presiden dan tidak memberi kesempatan keanggotaan dari unsur masyakarat lain, RUU Migas ini bisa memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengelola migas sebaik-baiknya dengan peluang praktik-praktik KKN yang lebih kecil.