UU MD3 Bukti Hancurnya Demokrasi Indonesia?

Aldi Damora Siregar

Teknik Perminyakan 2015

Juara 3 Sayembara Menulis HMTM ‘PATRA’ ITB 2018

 

“Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami keresahan yang ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun -Jkw.” Tiga kalimat tersebut merupakan pernyataan Presiden Joko Widodo melalui akun twitternya @jokowi dalam menanggapi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) pada hari Rabu (21/02). Sebagai kepala negara dan pemerintahan, sikap penundaan tersebut menunjukkan adanya kekeliruan yang begitu besar dalam RUU tersebut, yang akan menimbulkan gejolak-gejolak baru bagi bangsa Indonesia. Lantas mengapa? Bahkan, seorang presiden-pun berada pada masa kegalauan atas RUU yang tercipta melalui badan perantara suara masyarakat ini.

Sebelum kita membahas seluk-beluk kekeliruan UU MD3 bagi bangsa Indonesia, mari kita bahas terlebih dahulu sejarah terciptanya UU tersebut. UU MD3 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada awalnya, UU ini didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lembaga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Secara keseluruhan, UU MD3 mengatur perihal fungsi, tujuan, hingga mekanisme-mekanisme teknis atas institusi-institusi legislatif di Indonesia. UU MD3 terdiri atas 179 halaman dan 408 pasal. UU MD3 disahkan oleh delapan fraksi DPR (kecuali Fraksi Partai Nasdem dan PPP). Permasalahan UU MD3 bermula pada saat sehari sebelum Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dilaksanakan pada 9 Juli 2014 yang lalu. Enam fraksi di DPR RI mendeklarasikan “Koalisi Permanen” untuk masa kerja 2014-2019. Fraksi-fraksi yang mendeklarasikan koalisi permanen itu berasal dari partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden, yaitu Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Deklarasi itu dihadiri oleh para pimpinan fraksi, antara lain : Setya Novanto (Golkar), Ahmad Muzani (Gerindra), Nurhayati Assegaf (Partai Demokrat), Tjatur Sapto Edi (PAN), Hidayat Nurwahid (PKS) dan Hasrul Azwar (PPP). Tjatur Sapto Edi mengatakan bahwa pembentukan Koalisi Permanen tersebut bertujuan untuk membangun kehidupan politik nasional yang lebih baik ke depan. Selanjutnya, Koalisi Permanen mendukung lembaga perwakilan yang kuat, yang dimanifestasikan ke dalam sebuah undang-undang yang akan mereformasi parlemen dan membuat wajah MPR, DPR, DPD dan DPRD kelak menjadi lebih profesional, bertanggung jawab, dan bebas korupsi. Namun dengan banyaknya kasus pengungkapan korupsi beberapa waktu belakangan ini yang ikut menyeret ketua DPR, Setya Novanto, lalu kinerjanya yang dianggap tidak efektif membuat banyak komentar pedas berdatangan kepada lembaga ini di media, sehingga sebagai pembuat Undang-Undang, UU MD3 lalu dimanfaatkan sebagai pondasi dalam melindungi harga diri, citra, maupun lembaga legislatif di Indonesia.

Beberapa pasal yang menunjukkan hancurnya demokrasi di Indonesia antara lain : Pasal 122 huruf K yang memberi kewenangan kepada MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang dapat mempidanakan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Artinya, rakyat sebegai pemegang kedaulatan tertinggi bagi sistem demokrasi di Indonesia, dapat dipidanakan oleh lembaga yang memberi mereka mandat untuk berkuasa. Perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh demokrasi mereka lecehkan dan hancurkan hanya demi kehormatan dan pencitraan lembaga saja. DPR seakan-akan terkena phobia syndrome atas apa yang menimpa lembaga tersebut beberapa waktu ini yang membuat DPR panik dan berpikir keras untuk menghindarinya, yakni peristiwa Kasus E-KTP hingga adanya pembentukan Pansus Angket KPK. Selanjutnya Pasal 73 yang mewajibkan polisi memanggil paksa seseorang yang menolak diperiksa MKD. Pasal terakhir yang paling dahsyat adalah Pasal 224 dan Pasal 245 yang berisi : (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut. (7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum. Sedangkan Pasal 225 berisi (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

 

  • dapat dilakukan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

 

  1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

 

  1. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

 

  1. disangka melakukan tindak pidana khusus.

 

dimana pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin MKD yang akan dilimpahkan ke Presiden dalam hal pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Seperti halnya sistem imunitas tubuh, DPR juga membangun sistem kekebalan tubuh mereka melalui pasal ini. Selain itu hal ini bertentangan dengan prinsip hukum equalitiy before the law atau persamaan dihadapan hukum. Benar-benar menunjukkan kecerdasan DPR dalam mempertahankan diri. Sebuah perkembangan pemikiran yang begitu pesat dari lembaga konstitusional ini. Pasal lain yang menarik adalah Pasal 4 dan 5 yakni tentang penambahan tugas MPR yakni memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Hal ini akan mengakibatkan penganggaran ganda dan pembengkakan anggaran karena adanya penambahan aktivitas yang tidak efektif.

 

Sebagai badan representatif kehidupan demokrasi di Indonesia, DPR dalam pembahasan RUU MD3 ini justru mengabaikan kaidah demokrasi dalam setiap langkah yang diambil. Pertama, DPR tidak pernah terbuka dalam menyampaikan naskah UU MD3 yang sedang dibahas saat masih menjadi RUU. Kedua, tidak adanya penarikan aspirasi dari masyarakat, seperti saat pembahasan RUU lain. Baik dari konten, maupun proses pembentukan aturan banyak menyimpang dari kaidah-kaidah demokrasi. Dari pembahasan mengenai berbagai macam isu dalam UU MD3 ini sebagai warisan sang wakil rakyat periode 2009-2014, maka kita sebagai mahasiswa, calon pendorong perbaikan bangsa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tanpa kemudian harus terjebak dalam blok-blok partai politik yang terpolisasi. Sehingga, peran mahasiswa sebagi agent of change, dan agent of control social dapat dilakukan dengan baik.