Revisi Gross Split, Harapan Pembawa Angin Investasi

Harapan baru telah dinantikan oleh berbagai pihak. Revisi Gross Split yang telah dilakukan pemerintah diharapkan membawa angin segar investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, terkait lesunya investasi dalam keadaan turunnya harga minyak dunia.

 

Review Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Pada awal tahun 2017 lalu, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Gross Split merupakan suatu kontrak bagi hasil dalam usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) berdasarkan prinsip gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Hal utama yang membedakan antara Gross Split dengan Production Sharing Contract (PSC) adalah tidak adanya cost recovery dalam Gross Split.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split paling sedikit memuat persyaratan, yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian manajemen operasi berada pada Satuan Kerja Khusus Usaha Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variable split dan progressive split. Dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) dengan rincian, yaitu (1) minyak bumi: 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor, (2) gas: 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor. Sementara itu, variable split antara lain meliputi status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur, dan kandungan CO2; progressive split merupakan harga minyak bumi dan kumulatif produksi migas.

 

Evaluasi Keberjalanan Skema Gross Split di Indonesia

Selama keberjalanannya, Kontrak Bagi Hasil Gross Split hingga pertengahan tahun 2017 belum memunculkan dampak yang signifikan. Pada akhir Juli lalu, Presiden Joko Widodo memberikan respon negatif terkait salah satu peraturan menteri ESDM, yang berdampak pada penghambatan investasi migas oleh investor. Beberapa bulan ke belakang, memang aturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split tengah menjadi sorotan dari berbagai pihak terkait tidak adanya cost recovery.

Penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dirasa masih kurang optimal dalam hal keekonomisan proyek. Pihak yang menyatakan demikian, salah satunya, adalah Perusahaan Multinasional Asal Amerika Serikat, Chevron. Menurut kontraktor tersebut, skema Gross Split tidak ekonomis diterapkan di Blok Rokan. Selain Chevron, Medco E&P Indonesia juga mengungkapkan ketidakekonomisan skema Gross Split yang diterapkan di sejumlah blok yang dikelolanya dengan dana yang besar.

Dilema masih menjadi momok dari sejumlah kontraktor migas di Indonesia dalam penerapan skema Gross Split. Mereka cenderung tidak puas dengan split yang tertera di Permen No 8 Tahun 2017 ini. Namun, lain halnya dengan kontraktor yang satu ini, yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ. Kontraktor satu ini menerima bagian sebesar 57,5%.

Pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan bagian sebesar itu jika sudah di-state di base split bahwa bagian kontraktor hanya 43%? Jawabannya adalah pada variable split dan progressive split. Dengan adanya kedua komponen tersebut, sebenarnya kontraktor PHE ONWJ telah diuntungkan terkait penambahan split untuk kontraktor. Salah satu faktor yang bisa menambah split 14,5% adalah wilayah kerja PHE ONWJ yang berada di laut dalam (offshore), kedalaman sumur, dan tingkat kesulitannya.

 

Tantangan dan Solusi

Realita menunjukkan bahwa penerapan skema Gross Split di Indonesia yang cenderung tidak ekonomis jika diterapkan di semua Wilayah Kerja Pertambangan (WKP). Hanya blok-blok tertentu saja yang bisa menarik investor untuk menanamkan modal. Untuk memperoleh bagian yang lebih besar, kontraktor bisa memainkan variable split dan progressive split dalam skema Gross Split.

Permainan split ini merupakan tantangan bagi kedua pihak, kontraktor dan negara, terkait tidak adanya pengawasan tentang split oleh lembaga terkait, seperti halnya ketika masih menerapkan cost recovery yang diawasi oleh SKK Migas. Minimnya investor juga menjadi challenge tersendiri bagi pemerintah dalam pengoptimalan investasi migas di Indonesia.

Oleh karena itu, dari berbagai input-an kontraktor yang telah disampaikan kepada pemerintah, pemerintah pada awal September 2017 telah merevisi Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM No 52 Tahun 2017 tentang skema Gross Split. Perubahan yang terjadi hanya pada penentuan variable split dan progressive split.

Untuk komponen variable, pemerintah mengubah beberapa ketentuan. Pertama, untuk Plan of Development (POD), kedua pihak mendapatkan split 3%. Kedua, apabila wilayah kerja termasuk new frontier di darat, akan memperoleh tambahan 4%, sedangkan di laut lepas 2%. Ketiga, adanya tambahan split 1% pada wilayah kerja yang mengandung H2S sebesar 100-1000 ppm dan terus meningkat sesuai kandungan yang ada. Keempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) wajib dipenuhi oleh kontraktor. Kelima, tambahan split pada tahap produksi, secondary recovery menjadi 6%, tahap tersier menjadi 10%.

Revisi skema Gross Split ini disambut baik oleh berbagai pihak. Namun, kembali lagi, perlu adanya pengawasan dalam penentuan tambahan split sehingga tidak ada permainan split yang tidak fairplay dalam skema Gross Split. Banyak pihak yang berharap, dengan adanya revisi ini, iklim investasi migas di Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya, mengingat betapa pentingnya usaha sektor hulu migas bagi negara, yaitu penyumbang terbanyak kedua setelah perpajakan.

 

 

Referensi:
(1)   http://katadata.co.id/berita/2017/07/25/kementerian-esdm-evaluasi-semua-aturan-termasuk-skema-gross-split
(2)   http://www.migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-08-tahun-2017-tentang-kontrak-bagi-hasil-gross-split
(3)   https://finance.detik.com/energi/3400016/pakai-gross-split-pertamina-dapat-bagian-575-minyak-di-onwj
(4)   https://finance.detik.com/energi/3622919/ini-bocoran-arcandra-soal-revisi-aturan-gross-split
(5)   http://bisnis.liputan6.com/read/3068029/pemerintah-akan-revisi-aturan-gross-split

Sumber gambar: lemigast.doc