PROBLEMATIKA RUU PILKADA


Pemilihan langsung akhirnya dihapus dari revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 26 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WIB. Dengan disahkannya RUU Pilkada yang telah direvisi tersebut, Gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sementara pemilihan Walikota/Bupati masih secara langsung dipilih oleh rakyat. Dalam Pasal 2 RUU Pilkada, tercantum “Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. “

Terdapat hal yang menarik dalam proses sidang paripurna DPR terkait RUU Pilkada ini. Sidang dimulai pada Kamis, 25 September 2014, pukul 14.00 WIB. Dua opsi yang ada yakni pemilihan secara langsung atau tak langsung melalui DPRD. Ada 2 kubu dalam siding kali ini, yakni kubu pendukung pilkada tak langsung, yakni Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera) dan kubu pendukung Pilkada langsung, yakni Koalisi Gotong Royong, yang awalnya terdiri dari Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura.

Perundingan berlangsung alot. Dalam keberjalanannya, tiba-tiba Demokrat mengajukan opsi baru, yakni pemilihan langsung dengan 10 perbaikan pada system Pilkada. Opsi tersebut awalnya tidak diterima dengan baik oleh kubu pendukung, maupun kubu yang tidak mendukung. Setelah proses lobi, kubu pendukung Pilkada akhirnya menyetujui opsi “tiba-tiba” tersebut. Pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi, lalu mengetuk palu dan memutuskan untuk dilakukannya voting, yang pada awalnya ditolak oleh Koalisi Gotong Royong, namun pada akhirnya tetap dilakukan. Setelah itu, fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari sidang, dan voting tetap dilaksanakan. Hasilnya 226 suara menyatakan setuju untuk pemilihan tidak langsung dan 135 suara menyatakan tidak setuju untuk pemilihan tidak langsung. Hal ini banyak dibahas, mengingat hasil yang berbeda mungkin akan didapat, apabila fraksi Partai Demokrat tidak melakukan walk out.

Hasil Voting RUU Pilkada

Sebagai catatan, peraturan RUU Pilkada ini tidak berlaku di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, dan Papua.

Beberapa hal yang menyebabkan diusulkannya revisi RUU Pilkada antara lain,dan menjadi sisi negatif dari Pilkada langsung adalah:
1. Pilkada langsung memakan biaya yang cukup mahal
2. Sering terjadi kecurangan yang tersturktur, masif, dan sistematis, terutama dalam hal money politic dan pemilih yang disogok, sehingga demokrasi yang sesungguhnya untuk memilih pemimpin di masa depan tercoreng oleh lembaran kertas yang dinikmati sesaat.
3. Rata-rata pemilih yang masih rendah, dibawah 70%.
4. Kecendrungan Kepala Daerah terpilih untuk “mengambil kembali modal” yang digunakannya selama kampanye, pada masa pemerintahannya, cukup besar, sehingga tidak jarang Kepala Daerah terjerat kasus korupsi.
5. Provinsi lebih menjalankan fungsi koordinatif , sehingga cukup walikota/bupati saja yang dipilih secara langsung

Adapun hal-hal yang dapat menjadi poin negatif dari Pilkada tidak langsung, yakni:
1. Adanya diskusi ruang tertutup antar anggota DPRD dalam pemilihan calon Kepala Daerah
2. Adanya kemungkinan terjadinya gurita kekuasaan di Pemerintahan Daerah, politik balas budi antar pemilih-terpilih juga tinggi kemungkinannya
3. Adanya kemungkinan suap-menyuap antara bakal calon dengan anggota DPRD
4. Kemungkinan munculnya calon berkualitas yang independen tertutup
5. Rakyat menjadi kurang dekat dengan pemimpin yang bukan pilihannya
6. Terkungkungnya hak Konstitusional rakyat dalam memilih
7. Rakyat tidak bisa langsung menagih janji pemimpinnya

Namun, pemilihan Gubernur yang tidak langsung, juga memiliki beberapa poin positif, diantaranya :
1. Menghemat biaya Pilkada
2. Mengharuskan rakyat untuk memilih perwakilannya di DPRD dengan lebih cerdas, agar kelak pemimpin pilihan DPRD merupakan pemimpin yang benar-benar berkualitas.
3. Adanya kemungkinan peningkatan antusiasme masyarakat dalam dunia politik di pemerintahan mengingat mereka harus memilih perwakilan yang tepat di DPRD, agar Gubernur terpilih memang merupakan orang yang layak.

Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat,khususnya massa PATRA, harus bisa menjadi “pencegah” untuk hal-hal yang kita anggap akan merugikan masyarakat, maupun menjadi “obat” bagi hal-hal merugikan yang telah terjadi. Maksudnya adalah, apabila kita telah sampai pada kesimpulan bahwa Pilkada langsung lah yang terbaik, kita harus menyuarakannya agar hal-hal pada Pilkada yang kita anggap merugikan tidak terjadi.

Apabila kita memilih Pilkada langsung, namun nyatanya Pilkada tak langsunglah yang disetujui oleh DPR, kita harus mampu menjadi “obat” yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan melalui ide-ide, gagasan dan perbuatan nyata di masyarakat, seperti misalnya menghimbau masyarakat untuk mengawasi Pemilihan Kepala Daerah maupun calonnya dengan ketat. Hal ini berlaku juga sebaliknya, mengingat tiap opsi yang tersedia memiliki poin plus dan negatif yang tidak sedikit. Mari kritisi dan sikapi bersama!!

 

Artikel ini disusun oleh Teguh Kristian Tampubolon (12211057), Staff Divisi Kajian Strategis HMTM “PATRA” ITB
Teguh merupakan staff KASTRAT yang sangat kritis dalam menanggapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Selain aktif di HMTM “PATRA” ITB, Teguh juga aktif di Unit Kebudayaan Sumatra Utara.
E-mail: teguh.kristian999@gmail.com