Mengupas Kabinet Kerja Jokowi-JK

Sudah kurang lebih satu setengah bulan Indonesia dipimpin oleh Presiden baru dengan skuad pembantunya, Kabinet Kerja. Jika tidak beda, bukan Jokowi namanya. Hal ini terlihat dari bahasa presiden dan pembantunya yang sederhana dengan kemeja putih lengan panjang, baju keluar celana, tak lupa lengannya digulung. Agaknya hal ini mencerminkan nama dari cabinet itu sendiri, Kabinet Kerja. Cara berpakaian yang melanggar kebiasaan para pejabat ini, menyampaikan pesan penting ke masyarakat bahwa pemerintahan baru siap untuk melayani masyarakat dan siap untuk langsung bekerja segera setelah dilantik.

Komposisi Kabinet: Koalisi Tak Bersyarat
Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi tidak dapat dipungkiri. Janji-janji kampanye yang dikumandangkan selama masa pilpres diharapkan menjadi awal perubahan revolusioner di negeri ini. Komposisi menteri menjadi indikasi paling awal untuk melihat seberapa besar kemungkinan harapan itu menjadi kenyataan.

Ada 34 orang menteri yang menyusun tim pembantu Presiden dan Wakilnya untuk menjalankan system pemerintahan yang baru. Bila dilihat ke belakang, saat Jokowi berkampanye untuk koalisi tanpa syarat dan merampingkan cabinet, sepertinya hal tersebut belum terlihat pada skuad yang dibentuknya. Pasalnya, cabinet disusun oleh orang-orang yang terlihat “berinvestasi” dalam kampanye Jokowi. Pandangan politik bagi-bagi kekuasaan belum dapat dihilangkan dalam cabinet Kerja. Sedikitnya ada 15 orang mentri berasal dari politisi partai pendukung Jokowi-JK pada musim pilpres lalu dengan komposisi paling banyak tentunya PDIP, diikuti PKB, Nasdem, dan Hanura. Tidak lupa 1 jatah kursi menteri diduduki oleh PPP yang meninggalkan koalisi merah putih.

Kursi menteri memang diduduki oleh beberapa professional. Namun bila ditelisik, kelompok professional ini juga berpolitik dengan cara mereka sendiri terutama saat pilpres lalu. Nama-nama menteri seperti Anies Baswedan, Adrianof Chaniago, Khofifah Indar Parawansa, Ryamizard Ryacudu merupakan sekelompok orang yang aktif menyukseskan Jokowi-JK menduduki posisi Presiden dan Wakil Presiden. Belum lagi pemiliki maskapai penerbangan yang dipakai Jokowi saat kampanye, kini menjadi menteri Kelautan.

Bila dilihat hanya komposisinya, maka tidak ada faktor pembeda antara kabinet Kerja dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Secara umum komposisinya sama dengan skuad pembantu presiden sebelumnya. Isu koalisi tak bersyarat yang dilontarkan saat kampanye dulu sepertinya belum dapat dicicipi untuk pemerintahan baru ini.

Presiden vs. Parlemen
Indonesia tidak dapat menyepelekan sejumlah lebih dari 60 juta suara yang tidak memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden saat pemilu lalu. Jumlah ini sangat besar. Kemungkinan resistensi sejumlah besar masyarakat terhadap system dan kebijakan cabinet Kerja tidak dapat dipungkiri. Bahkan hal ini sudah terlihat sebagai respon kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden dan tim sebaiknya mempertimbangkan keadaan ini mengingat rakyat juga bisa sangat kritis dan memiliki kekuatan massal untuk menginterpensi system pemerintahan.

Selain kemungkinan oposisi dari masyarakat, pemerintahan Jokowi-JK juga harus berhadapan dengan parlemen yang dikuasai oleh partai oposisi. Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dan dan kebijakannya kemungkinan besar didukung oleh fraksi minoritas di Parlemen.

Pemerintah dan parlemen memang idealnya saling mendukung. Namun hal ini tidak perlu dikuatirkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kita dapat belajar pada pemerintahan Barack Obama yang dihadapkan juga dengan fraksi oposisi yang kuat di parlemen. Obama melandaskan program dan kebijakannya pada undang-undang yang sudah ada, yang memiliki kekuatan terhadap peraturan di Indonesia. Namun pada intinya, kuncinya adalah komunikasi politik dan kepentingan rakyat. Indonesia akan melihat sejauh apa kepentingannya dikedepankan di atas kepentingan partai atau golongan.

Janji dan Terobosan
Banyak media yang mencatat janji-janji Jokowi-JK selama kampanye. Beberapa janji tersebut diantaranya adalah revolusi mental di dunia pendidikan, pemberantasan mafia impor dan pendistribusian asset terhadap pertanian, pembangunan sector kelautan, mengurangi subsidi BBM, pengembangan infrastruktur darat, laut, udara, pembenahan bidang administrasi dan birokrasi dengan system online.

Sebenarnya masih terlalu pagi untuk mengadili Jokowi-JK dan kawan-kawannya berdasarkan perbandingan janji, implementasi dan kinerja mereka. Walaupun demikian agaknya beberapa implementasi sudah dapat dibedah seperti pemisahan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Hal ini menjadi terobosan yang baik melihat kompleksnya perbedaan titik berat pendidikan di masing-masing tingkatan. Selain itu revolusi mental dunia pendidikan memiliki harapan yang tinggi untuk terjadi melihat core value pendidikan saat ini yang diurai menjadi 3 komponen yaitu integritas, jiwa kewirausahaan, dan komunikasi.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata menjadi boomerang bagi pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya hal ini sedikit menyimpang dari apa yang dijanjikan Jokowi-JK, yaitu mengurangi BBM bersubsidi. Jokowi-JK lebih mengedepankan konversi BBM kepada gas dalam bidang transportasi dan merealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaan biofuel. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak baik pun menjadi pemicu yang membuat kebijakan kenaikan harga BBM menjadi semakin kontroversial.

Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Jokowi-JK dan skuad pembantunya. Belum lagi fakta prestasi pertumbuhan ekonomi 5 % yang ditinggalkan oleh SBY harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Namun demikian memang masih terlalu pagi untuk dapat menilai kinerja para pemimpin baru Indonesia. Masyarakat hanya dapat berharap adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dalam cabinet dan antara cabinet dengan parlemen. Selain itu pemerintah juga sudah selayaknya merakyat dalam artian menjawab kerinduan dan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, politik, maupun golongan.


Artikel ini disusun oleh Haryeni Friska (12212029), Staff Kajian Strategis HMTM “PATRA” ITB.
Staff KASTRAT yang satu ini memiliki passion yang sangat tinggi di bidang seni khususnya bidang tarik suara. Hal ini dibuktikan dengan meraih juara 1 di PATRA Idol pada PASSPORT 2013 dan menjadi salah satu vokalis Band of PATRA yang sering tampil di acara-acara PATRA seperti Syukuran Wisuda dan Opening PASSPORT 2014. Namun demikian sebagai staff KASTRAT, Haryeni juga memiliki pemikiran yang kritis tentang kondisi mahasiswa dan keadaan sosial dan politik Indonesia yang terkadang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
E-mail: haryeni.tpbolon@gmail.com