Ancaman di Balik Pasal RKUHP

Irfan Satria Putra

Teknik Metalurgi 2015

Juara 1 Sayembara Menulis HMTM ‘PATRA’ ITB 2018

 

Keriuhan sedang terjadi di Senayan. Pasalnya, DPR saat ini sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Pidana (RKUHP) yang nantinya akan memperbaharui aturan-aturan yang selama ini berlaku dan tertulis di Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Rencana ini mengundang beragam reaksi dari berbagai kalangan. Meski saat ini sedang ditunda pembahasannya, perdebatan terus mengalir dari berbagai pihak mengenai RKUHP tersebut. Dilihat dari substansinya, beberapa pasal pada RKUHP ini memang mengandung potensi yang berbahaya terhadap masyarakat. Pasal-pasal yang diajukan di RKUHP ini, terutama pasal tentang zina dan kesehatan seksual, memiliki celah dan konsekuensi yang berat apabila benar ditegakkan. Celah dan kemungkinan multitafsir inilah yang diperdebatkan, bahkan ada petisi yang menuntut DPR untuk menghapus pasal-pasal terkait di RKUHP.

Masalah pertama adalah mengenai pasal terkait zina. Pada pasal 484 berbunyi “Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 2 (dua) tahun.” Dan pasal 488 berbunyi “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”. Di sini lah muncul permasalahan. Pertama, definisi “zina” sangatlah luas. Apabila pasal ini diberlakukan, masyarakat yang pernikahannya tidak dianggap sah oleh negara dapat dipidana. Hasilnya, masyarakat adat, kalangan miskin, dan pelaku nikah siri terancam kebebasannya. Padahal, menurut tim riset Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI), hasil sensus di 111 desa adat menunjukkan bahwa tidak sampai 50% masyarakat yang sudah menikah memiliki buku nikah atau dengan kata lain pernikahannya tidak sah. Kedua, definisi zina yang diperluas menjadi persetubuhan yang tidak terikat dalam perkawinan sah memungkinkan pemerkosaan dianggap sebagai zina. Menurut Erasmus Napitupulu, Direktur Indonesia Criminal Justice Reform, hal ini makin mempersulit pembuktian kasus kekerasan seksual. Pelaku pemerkosaan dapat mengklaim bahwa hubungan badan yang dilakukan didasarkan atas dasar suka sama suka. Konsekuensinya, baik pelaku maupun korban dapat dipenjara karena dianggap telah melakukan zina. Padahal, selama ini pengungkapan kasus pemerkosaan sangatlah sulit dan membutuhkan inisatif yang luar biasa dari korban. Bahkan tanpa adanya pasal ini pun, penyintas pemerkosaan sudah ragu melapor kepada kepolisian karena adanya stigma negatif dari masyarakat dan seringkali dilecehkan. Menurut survey Magdalene.co, hanya 1% dari 25.214 penyintas menyebutkan bahwa kasusnya diselesaikan secara hukum. Angka kekerasan seksual menurut data statistik kriminal BPS adalah 5.499 kasus di 2016. Namun, kekerasan seksual tidak dapat dipidana atau diproses secara hukum apabila korban tidak membuat aduan kepada kepolisian. Artinya, kasus kekerasan seksual sangat mungkin bahwa jumlah kasus yang terjadi jauh lebih besar dari data pada statistik. Ketiga, pasal ini dapat meningkatkan angka nikah muda. Karena baik pelaku dan korban pemerkosaan dapat dimasukkan ke penjara, maka keduanya akan lolos dari jerat hukum apabila keduanya menikah. Remaja yang baru mulai merajut kasih pun akan lebih memilih untuk menikah muda karena takut dipenjara. Padahal, angka nikah muda di Indoenesia sudah cukup memprihatikan mengingat bahwa 85% anak yang menikah muda mengalami putus sekolah. Keempat, karena sudah bukan merupakan delik aduan, persekusi dan main hakim sendiri dapat meningkat tajam. Karena perzinahan dapat langsung dipidanakan, penggerebekan apartemen, kos-kosan, bahkan rumah sekalipun akan semakin sering terjadi. Meningkatnya jumlah polisi moral yang merasa berhak mengintervensi privasi orang lain dapat menjadi ancaman yang serius.

Masalah selanjutnya adalah mengenai pencabulan terhadap anak. Pasal 490 menyatakan “Setiap orang yang melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Dan pasal 496 menyatakan “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa, atau dengan penyesatan menggerakan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Lalu, apa masalah yang dibawa oleh pasal-pasal ini? Pertama, pasal tersebut mengandung diskriminasi terhadap anak. Mengacu pada pasal ini, hanya anak yang belum kawin dan berkelakuan baik lah yang dapat dilindungi. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan anak berkelakuan baik. Artinya, anak yang dianggap tidak berkelakuan baik kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Penilaian secara subjektif ini dapat mengacam masa depan anak yang tidak mendapat perlindungan hukum sepantasnya. Hal ini menyalahi UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kedua, anak yang sudah kawin tidak dapat dilindungi secara hukum. Apabila anak sudah dinikahi, maka pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat secara hukum karena syarat pidananya sudah gugur. Menurut Puskapa UI, 25% anak sudah kawin muda sehingga mereka tidak bisa dilindungi apabila mengalam diskrimnasi seksual.

Kemudian, ada pasal 481 dan 483 yang masing-masing berbunyi “Setiap orang yang secara terang‑terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang‑terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang‑terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (Rp10 juta).” dan “Tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berenca­na dan pencegahan penyakit menular.”. Pasal ini sangat merugikan. Pertama, semua orang yang peduli terhadap kesehatan seksual dapat dipidana. Pasal ini menyatakan bahwa hanya pihak berwenang yang boleh menyatakan atau mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Padahal, banyak aktivis anti HIV/AIDS yang giat memberi penyuluhan mengenai keseatan seksual. Dengan adanya pasal ini, para aktivis tersebut tidak lagi bisa memberi pengetahuan tentang penyakit menular seksual, alat kontrasepsi, dan pola perilaku seks yang sehat. Padahal, minimnya pengetahuan remaja mengenai kehamilan, kontraspesi, dan penyakit menular seksual menyebabkan terjadinya banyak kasus kehamilan pranikah dan menyebarnya penyakit menular seksual seperti sifilis dan HIV.

Dalam naskah akademik RKUHP, dinyatakan bahwa pembaharuan ini merupakan maksud baik yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun bila dilihat dari buruknya dampak pasal-pasal tersebut, dapat dipertanyakan kembali kepada siapa maksud baik ini ditujukan? RKUHP ini menjadi semakin sensitif karena pembahasannya menyangkut hak asasi dan hak hidup banyak kalangan masyarakat. Apabila kita hanya berdiam diri, bukan tidak mungkin DPR pada akhirnya akan mengesahkan RKUHP ini menjadi KUHP yang baru. Lemahnya pengawasan hukum dari masyarakat terhadap kasus ini membuat rencana RKUHP ini dapat berjalan mulus tanpa adanya perlawanan berarti. Pantaslah apabila kita mengirim “Sajak Pertemuan Mahasiswa” karya W. S. Rendra kepada para wakil rakyat di sana: “Di bawah matahari ini kita bertanya: Ada yang menangis, ada yang mendera. Ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana!”.