Kajian Massa Kastrat: KPK vs Polri

Oleh M. Gibran Alfarizi (12213062)

Cicak vs buaya. Sudah tak asing lagi kata-kata ini kita dengar. Sejak 5 tahun belakangan ini, berita cicak vs buaya selalu menarik perhatian media dan masyarakat. Darimanakah istilah ini berasal?

Konfrontasi Cicak dan Buaya merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan serta rasa ketidak percayaan terhadap bagian administrasi publik lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian yang dipersonifikasi sebagai buaya sedangkan pihak yang berlawanan menyebut dirinya sebagai cicak, kedua personifikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 dengan mengatakan cicak kok mau melawan buaya… sebagai personifikasi KPK sebagai cicak sementara Kepolisian sebagai buaya dalam perkembangan selanjutnya buaya berubah menjadi penganti tikus yang dahulu diidentikkan dengan para pelaku korupsi.

Jilid 1

Cicak vs buaya ini sudah sampai 3 kali terjadi. Edisi pertamanya ketika adanya tindakan penyidikan (penyadapan) KPK terhadap Kabareskrim Polri saat itu (2008), Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, karena berhasil “memaksa” Bank Century mencairkan dana nasabah itu sebelum bank itu ditutup. Tak lama setelah itu (2009), Polri melakukan “serangan balik” kepada KPK, dengan gebrakan mereka mengkriminalisasi KPK. Berdasarkan kesaksian dari Anggodo Widjojo (dalam kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu) bahwa kakaknya Anggoro Widjojo telah menyuap dua pimpinan KPK waktu itu,  Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo, sejumlah Rp 6 miliar, Polri menetapkan dua pimpinan KPK itu sebagai tersangka, bahkan sempat menahan mereka berdua. Meskipun bukti-buktinya masih sangat lemah. Perseturan itu memaksa Presiden SBY membentuk tim independen pencari fakta yang disebut Tim Delapan yang akhirnya memberikan solusi agar Presiden menggunakan hak abolisinya untuk memerintahkan penghentian pemeriksaan terhadap kasus itu. Tetapi, SBY justru mengembalikannya kepada Jaksa Agung untuk segera menuntaskan kasus perseteruan KPK vs Polri itu.

Jilid 2

Pada Juli 2012, perseteruan KPK vs Polri kembali terbuka, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri  Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM. Polri lalu melakukan “serangan balik” kepada KPK. Upaya kriminalisasi KPK pun kembali dilakukan. Pada 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri, Komisaris (Pol) Novel Baswedan. Dia juga salah satu penyidik KPK yang berperan penting dalam pengungkapan kasus Djoko Susilo itu.  Polri beralasan hendak  menangkap Novel karena pada 2004, ketika bertugas di Bengkulu, dia pernah melakukan penganiayaan berat terhadap beberapa tersangka pencuri sarang burung walet di sana. Setelah cukup lama perseteruan tersebut dibiarkan terjadi oleh SBY, barulah dia turun tangan menengahi perseteruan KPK vs Polri itu. Lagi-lagi, untuk kedua kali SBY menjadi wasit perseteruan “cicak vs buaya” itu. Namun, kali ini penyelesaian dilakukan dengan pernyataan lima poin yang harus ditaati oleh KPK vs Polri yang akhirnya berujung pada dipenjarakannya Djoko Susilo selama 18 tahun dan tidak terbuktinya kasus yang menjerat Komisaris (Pol) Novel Baswedan. Adanya kriminalisasi KPK oleh Polri semakin terlihat jelas.

Jilid 3

Dari dua episode “cicak vs buaya” itu, kelihatanlah bahwa perseteruan KPK vs Polri berawal dari langkah-langkah mereka sendiri satu terhadap yang lain. Sedangkan Presiden SBY berperan penting sebagai wasitnya, yang akhirnya berhasil mendamaikan mereka.

Namun, di “cicak vs buaya” jilid 3 ini, justru Presiden Jokowi-lah, yang memulai perseteruan KPK vs Polri, alias “cicak vs buaya” babak baru ini, karena menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang notabenenya sudah punya rapor merah dari KPK yang tentu saja sudah diketahui oleh Presiden Jokowi sendiri sebelumnya.

Pada 13 Januari 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. “Gunawan menjadi tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad.

Setelah penetapan Budi Gunawan atau BG sebagai tersangka oleh KPK, Polri mulai menyusun rencana untuk kembali ‘melemahkan’ KPK, khususnya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Foto mirip Samad dan mirip serang putri Indonesia beredar. Bantahan Abraham dan KPK atas foto itu mendapat dukungan dari sejumlah ahli teknologi informasi. Foto itu palsu belaka.

Serangan selanjutnya dilakukan oleh PDIP. Kamis, 22 Januari 2015, pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, mengadakan konferensi pers, “menuding” penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK itu terkait erat dengan lobi-lobi Ketua KPK Abraham Samad kepada para petinggi PDI-P, termasuk dirinya sendiri, agar dijadikan calon wakil presiden mendampingi Jokowi di Pilpres 2014 tempo hari. Lobi-lobi Abraham itu, menurut Hasto, gagal. PDI-P memilih Jusuf Kalla sebagai pasangan Jokowi. Dari situlah dendan kesumat Abraham dicetuskan, apalagi katanya Budi Gunawan yang menggagalkan PDI-P memilih Jokowi sebagai pendamping Jokowi. Ini jelas, merupakan tudingan yang paling serius kepada Ketua KPK. Dan, semakin merusak hubungan antara kubu Presiden Jokowi dengan KPK.

Namun, sekali lagi, pernyataan Hasto tersebut dianggap sebagai kriminalisasi KPK oleh penulis karena pihak Istana sendiri, secara tak langsung sebenarnya sudah mementahkan tudingan Hasto tersebut.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, “Setahu saya (pertemuan) itu tidak dimungkinkan.” Karena, menurutnya, sebagai Ketua KPK, Abraham tidak mungkin bergerak sendirian, tanpa pengawal KPK. Selama ini, dalam setiap pertemuan dengan Ketua KPK, kata Andi, selalu di acara-acara resmi, yang ada staf KPK-nya (Harian Jawa Pos, Jumat, 23/01/2015).

“Jadi, kami (tim sebelas dan Abraham Samad) tidak bisa bertemu atau wawancara dengan Abraham Samad. Yang bisa kami lakukan hanya (mengolah) data-data publik yang tersedia, terang Andi, Kamis, 22 Januari 2015 (Harian Jawa Pos).

Habis Samad, serangan berikutnya mengarah ke BW atau Bambang Widjajanto. Pria yang puluhan tahun jadi aktivis LBH itu ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi member keterangan palsu di sidang MK. Pelapornya adalah politisi PDIP, Sugianto Sabran. Anggota Komisi III DPR 2009-2014 itu membuat laporan ke Bareskrim pada Senin (19/1).

Laporan Sugianto bergerak relatif sangat cepat. Senin dilaporkan, Jum’atnya BW sudah ditangkap. Latar belakang Sugianto sebagai politisi PDIP membuat orang menunjuk fakta lain. Pendukung utama BG adalah partai ini, dan penangkapan BW dilakukan tepat dengan ultah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Insya Allah tidak ada (perintah dari DPP PDIP, red). Demi Allah ini kehendak saya mencari kebenaran. Ini murni saya minta penegakan hukum,” kata Sugianto, Jumat (23/1).

Alkisah, perkara yang menjerat Bambang terjadi pada 2010 silam. BW belum di KPK, dan masih menjalani profesi advokat. Ia menjadi pengacara salah satu pasangan (Ujang Iskandar-Bambang Purwanto) calon kepala daerah Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Klien Bambang melawan penetapan KPUD setempat yang menetapkan Sugianto dan pasangannya. Di persidangan MK, KPUD dibela pengacara antara lain Arteria Dahlan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Ronny F Sompie mengatakan penetapan tersangka terhadap BW setelah  penyidik Bareskrim mengantongi tiga alat bukti. Ketiga alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.

BW ditangkap saat mengantarkan anaknya ke sekolah. Masih menggunakan sarung dan baju koko, Bambang diboyong ke Bareskrim dengan tangan diborgol. Penyidik Bareskrim menjerat Bambang dengan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP. “Jadi pemeriksaan sekarang sebagai tersangka. Kasus ini berkaitan dengan Pemilukada 2010 di Kotawaringin Barat,” katanya.

Meski akhirnya penangguhan penahanan dikabulkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, perlakuan terhadap Bambang dinilai sebagian orang sebagai bentuk kriminalisasi. BW dilepas dengan status tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Dengan status tersangka itu, normatifnya BW akan diberhentikan dari komisioner KPK.

Setelah perseteruan ini berjalan panjang, akhirnya Presiden Jokowi mulai bergerak untuk menyelesaikannya. Presiden Jokowi membentuk tim independen yang dinamakan Tim Sembilan. Tim buatan Jokowi ini memberikan lima rekomendasi, yaitu:

1. Presiden seyogianya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK.

2. Presiden seyogianya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka, dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.

3. Presiden seyogianya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum siapapun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogianya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personel Polri maupun KPK.

5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Dengan demikian, rekomendasi itu mengisyaratkan agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden juga diminta tegas untuk memerintahkan Budi Gunawan mengundurkan diri dari jabatannya karena berstatus tersangka.

Namun, sampai saat ini, BG masih belum menyatakan pengunduran dirinya sebagai calon Kapolri karena masih menunggu sidang praperadilan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Februari 2015. Kasus ini masih terus berlarut-larut hingga sekarang. Upaya pelemahan KPK dan pencorengan nama baik Polri terus terjadi dan kita sebagai mahasiswa harus memilah dengan baik berita yang ada di media. Kita harus melihat dengan jelas dari kedua sisi, Polri maupun KPK. Pada akhirnya, kita sebagai mahasiswa hanya bisa melakukan pergerakan mahasiswa yang diisyaratkan sebagai pergerakan moral dari kalangan akademis. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang sehingga penegakan hukum di Indonesia semakin baik dan baik lagi. Save KPK, Save Polri, Save Indonesia!

Tentang Penulis:

Muhammad Gibran Alfarizi (12213062) adalah salah satu peserta magang divisi kajian strategis HMTM “PATRA” ITB 2014/2015