Standardisasi Harga Migas Internasional

By : Winoto Wusodo (PATRA 14044)

BBM merupakan kebutuhan pokok selain sembako yang bersifat vital. Dalam analisis ekonomi, permintaan BBM bersifat inelastic artinya apabila terjadi perubahan harga BBM maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan, sebagai contoh ketika harga BBM naik setinggi apapun mak masyarakat akan tetap mengkonsumsinya. Meskipun begitu, kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah sebagai central decision making yang harus mampu mengambil kendali atas permasalahan ini. Kebijakan yang diterapkan harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan dari segelintir orang saja. Terlebih dengan kebijakan harga BBM, seringkali isu ini menjadi pemicu demonstrasi dan protes dari warga masyarakat yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM tersebut.

Seiring dengan momen pergantian tampuk kepemimpinan, maka berganti pula kebijakan yang diambil, Terutama kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kondisi masyarakat. Pada pemerintahan Bapak Jokowi-JK yang baru berjalan 3 bulan, pemerintah memutuskan untuk mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM yang berimbas ditentukannya 2 kebijakan terkait harga BBM yaitu menaikkan harga BBM pada November 2014 dan menurunkan harga BBM pada Januari 2015. Kebijakan kenaikan harga BBM tersebut untuk memperbaiki pengelolaan anggaran yang lebih sehat dan mengurangi anggaran APBN yang digunakan untuk subsidi BBM, dan baru berselang 2 bulan pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga BBM untuk merespon penurunan harga minyak dunia. Maka tidaklah heran jika harga BBM di era Jokowi-JK akan naik-turun sesuai fluktuasi harga minyak dunia. Namun apakah kebijakan harga migas yang diserahkan pada mekanisme pasar sudah tepat untuk diambil? lalu apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan UUD 1945?

Mekanisme pasar adalah penerapan harga komoditas dengan lebih fokus meninjau supply dan demand. Gambar 1 dibawah merupakan grafik harga minyak dunia beserta dengan penyebab naik turunnya harga minyak dunia tersebut. Berdasarkan grafik tersebut dapat dianalasis bahwa kecenderungan fluktuasi harga minyak dunia dipengaruhi oleh geopolitik. Oleh karena itu, sebagai negara berdaulat, seharusnya pemerintah Indonesia tidak menyerahkan sepenuhnya penetapan harga migas mengikuti mekanisme pasar karena harga minyak terlalu berfluktuasi yang faktor dominannya dipengaruhi oleh geopolitik. Sehingga, apabila terjadi kenaikan harga minyak yang sangat tinggi, maka pihak pemerintah akan kesulitan untuk menghindar dari kemungkinan adanya inflasi yang bisa datang sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia tersebut. Atas dasar itulah, diharapkanadanya campur tangan pemerintah untuk menjamin harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat dan relatif stabil untuk jangka waktu yang ditentukan.

Gambar 1. Fluktuasi Harga Minyak Beserta Penyebabnya

Berlakunya mekanisme pasar ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya mekanisme pasar tersebut diantaranya:

  1. Dapat menstimulus iklim kompetitif yang fair bagi pelaku usaha sehingga para pelaku usaha akan lebih giat dalam berimprovisasi untuk mengurangi kompetitor lain, baik swasta maupun BUMN
  2. Penghapusan subsidi BBM sehingga dana subsidi BBM dapat dialokasikan pada bidang yang bermanfaat, sebagai contoh: kompensasi Pemerintah pada program keluarga harapan, pembangunan infrastruktur pedesaan, program ekonomi produktif, revitalisasi lahan non produktif, peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat, bantuan langsung sementara masyarakat, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  3. Harga pasar minyak dunia saat ini sangat menguntungkan untuk mengalihkan dana subsidi menjadi dana eksplorasi. Mengingat cadangan terbukti Indonesia semakin menipis sehingga kelak eksplorasi migas di Indonesia akan bergerak ke arah Indonesia Timur dan laut dalam yang belum terjamah dengan metode creative eksploration, produksi migas mempengaruhi resiko fiskal dan harus meningkatkan eksplorasi, dan eksplorasi mutlak dilakukan untuk menaikkan sumber energi.
  4. Harga pasar minyak dunia saat ini sangat menguntungkan untuk mengalihkan dana subsidi menjadi dana eksplorasi. Mengingat cadangan terbukti Indonesia semakin menipis sehingga kelak eksplorasi migas di Indonesia akan bergerak ke arah Indonesia Timur dan laut dalam yang belum terjamah dengan metode creative eksploration, produksi migas mempengaruhi resiko fiskal dan harus meningkatkan eksplorasi, dan eksplorasi mutlak dilakukan untuk menaikkan sumber energi.
  5. Pemerintah lebih mudah mengelola anggaran karena naik-turunnya harga minyak dunia tidak akan berpengaruh dan harga BBM dalam negeri akan disesuaikan.

Dampak negatif:

  1. Harga BBM tidak stabil sehingga mengakibatkan perekonomian mengalami pasang-surut serta dapat menurunkan daya beli masyarakat yang berimbas pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi
  2. Dapat menyebabkan inflasi, bahwa apabila harga minyak dunia tiba-tiba naik, maka harga BBM dalam negeri akan juga ikut naik sesuai dengan mekanisme pasar. Karena BBM merupakan kebutuhan pokok yang vital, kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya sehingga terjadi inflasi.
  3. Mengakibatkan terjadinya liberalisasi migas. Liberalisasi migas adalah proses untuk menerapkan paham liberal (kebebasan) dalam sektor minyak dan gas bumi. Kebijakan pemerintah dalam mencabut subsidi BBM tentu akan menguntungkan pihak asing yang juga memiliki usaha dibidang migas. Bila BBM disubsidi pemerintah, tentu akan memiliki harga lebih murah dibandingkan harga BBM yang diproduksi oleh perusahaan asing. Ketika subsidi dicabut, maka harga BBM yang dijual oleh perusahaan asing tersebut bisa bersaing dengan BBM yang diproduksi Pertamina, bahkan tidak mustahil bahwasannya konsumen akan berpindah ke perusahaan asing dikarenakan kualitas BBM yang lebih bagus dan pelayanan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, penentuan harga BBM menganut UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terutama pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Apabila harga minyak dunia terus merangkak naik dan kita masih mengikuti mekanisme pasar, maka bukan tidak mungkin, dalam 5 atau 10 tahun mendatang, kita melihat pom bensin selain pertamina berada di kota kecil. Ini artinya, dengan dicabutnya subsidi BBM, akan berpotensi mengembangkan industri asing dan mematikan industri migas dalam negeri. Selain itu, liberalisasi migas juga mengakibatkan peran negara akan berkurang dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, dan terlebih lagi pemerintah tidak memberi batasan yang ketat bagi para pengusaha asing dalam persaingan sektor migas melalui UU No. 22 tahun 2001.

Seperti yang kita ketahui, Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 72 ayat (1) berbunyi:

(1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Lagi-lagi ditemukan bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Kedua peraturan tersebut bertentangan terhadap UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam (pada kasus harga BBM mengikuti mekanisme pasar dinilai terjadi monopoli harga minyak dunia oleh kartel OPEC yang dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah unsur geopolitik). Salah satu pakar ekonom, Kwik Kian Gie menyatakan bahwa keputusan pemerintah dalam menentukan harga BBM mengikuti mekanisme pasar dinilai kurang tepat dikarenakan beliau menilai persaingan usaha di Indonesia kurang sehat dan kurang wajar.

Berikut adalah pendapat beliau:

“Bagian terbesar minyak dunia diproduksi oleh negara-negara yang tergabung dalam sebuah kartel yang bernama OPEC. Kalau mekanisme persaingan dirusuhi oleh unsur politik dari pihak kartel, apa masih bisa disebut sehat dan wajar ?” — Kwik Kian Gie

Sehingga dalam hal penentuan harga bahan bakar migas yang selama ini terjadi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

  1. Kebijakan pemerintah untuk menentukan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar menyalahi konstitusi. Sebaiknya harus ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga BBM, untuk saat ini rendahnya harga minyak mentah masih dapat “menolong” Indonesia sebagai negara importir minyak. Namun, apabila harga melambung tinggi hingga diatas $100/barel, akan sangat tidak bijak untuk melepas harga BBM ke mekanisme harga pasar.
  2. Harga minyak dunia bersifat fluktuatif dan berdasarkan kronologi harga minyak dunia, faktor yang paling mempengaruhi terhadap lonjakan harga minyak dunia ialah faktor geopolitik.
  3. Harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar dapat mengakibatkan liberalisasi migas yang berimbas pada pelemahan industri migas dalam negeri dan berkurangnya peran negara dalam menyejahterakan masyarakat.
  4. Perlunya revisi terhadap UU №22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terutama pasal 28 ayat 2 dan 3 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 72 ayat (1), sehingga harga Bahan Bakar Minyak dan Gas bumi diserahkan kepada pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.