Optimisasi Pemanfaatan Gas Bumi, Suatu Terobosan dalam Mencapai Ketahanan Energi Nasional

  1. Kondisi

Ketahanan energi Indonesia perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terkait kerapuhan yang telah terjadi hingga saat ini. Tak sebandingnya total pasokan energi yang diterima dengan jumlah konsumsi energi nasional membuat runtuhnya ketahanan energi nasional secara perlahan. Pengoptimalan pemanfaatan gas bumi di Tanah Air bisa menjadi salah satu opsi pencapaian ketahanan energi nasional.

Posisi dan Kondisi Ketahanan Energi Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dewan Energi Dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 129 negara pada tahun 2014 mengenai ketahanan energi. Ketahanan energi meliputi tiga aspek yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kelanjutan pengembangan energi baru terbarukan.

Ketahanan energi yang mulai rapuh ini, dikabarkan terjadi karena ketidakseimbangan antara laju ketersediaan energi dan kebutuhan. Dalam beberapa tahun terkahir, produksi minyak bumi semakin menurun, sementara di lain sisi kebutuhan energi nasional terus meningkat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan konsumsi energi nasional sekitar 8 %. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), produksi minyak nasional pada tahun 2016 sebesar 832 ribu barel per hari (BOEPD), sementara itu, kebutuhan minyak nasional adalah 1,6 juta barel per hari. Target-target produksi minyak yang ditetapkan oleh pemerintah setiap awal tahun, ternyata tidak tercapai untuk beberapa tahun berturut-turut karena sebagian besar produksi minyak berasal dari sumur-sumur yang telah menua. Hal ini mengindikasikan bahwa ada keterbatasan pengembangan dalam produksi minyak nasional yang berakibat keharusan impor minyak demi memenuhi konsumsi minyak nasional. Dilihat dari grafik (grafik 1) produksi dan konsumsi minyak nasional, Indonesia telah menjadi negara net importir minyak pada tahun 2004 hingga saat ini. Hal ini menyebabkan Indonesia harus menggantikan keanggotaan jangka panjangnya di Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari 1962 hingga 2008. Namun, pada Desember 2015 lalu, Indonesia telah kembali bergabung dengan OPEC.

Ketergantungan pada minyak bumi menjadi tantangan bagi Indonesia untuk segera keluar dari comfort zone. Berdasarkan data proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN), konsumsi energi nasional sekitar 42.1 % mengonsumsi dari minyak bumi. Terlihat jelas, bahwa Indonesia hingga saat ini masih tergantung pada salah satu bahan bakar fosil ini. Ditambah juga kita harus impor minyak bumi dalam mencapai titik ekuivalen antara produksi dan konsumsi minyak nasional. Mirisnya, minyak yang diimpor adalah minyak bumi olahan yang sudah jadi bukan dalam bentuk crude oil. Hal ini bisa terjadi karena kendala infrastruktur pengolahan minyak bumi nasional, kurangnya kilang atau refinery plant  menjadi faktor utama infrastruktur ini.

Kondisi ketahanan energi nasional yang miris, tidak lain juga terjadi karena kurangnya eksplorasi dan investasi di sektor migas saat ini. Laporan dari SKK Migas menyebutkan terjadinya penurunan sangat signifikan sepanjang 2016 silang. Hanya dalam waktu setahun, investasi sektor migas anjlok hingga 27 persen. Pada 2016, investasinya mencapai 11,15 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,34 miliar dolar AS. Minimnya eksplorasi di Indonesia bagian timur juga menjadi kendala ketahanan energi nasional. Padahal, dikabarkan potensi gas bumi terbesar di Indonesia ada pada wilayah Indonesia bagian timur. Namun, belum teroptimalkan secara keselurahan terkait pemanfaatan sumber energi masa depan ini.

Momentum Pemberian Masukan untuk Ketahanan Energi Nasional

Pada kondisi saat ini, pemberian masukan untuk keberlanjutan energi nasional dalam menciptakan suatu ketahanan energi nasional merupakan timing yang tepat. Salah satu pertimbangan utamanya adalah adanya proyeksi bahwa pada 2025 bangsa Indonesia akan mengalami krisis energi jika tidak melakukan kebijkan nasional yang tepat dan efektif. Tantangan ketahanan energi nasional dimasa mendatang termasuk kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan energi yang belum berjalan optimal, peraturan yang tumpang tindih, kemampuan industri nasional yang belum memadai, serta jaminan pasokan energi yang menipis. Selain itu, tantangan lain seperti adanya mafia migas, ketergantungan impor yang semakin tinggi, serta intervensi kepentingan negara-negara luar perlu juga menjadi sorotan akan dampak ketahanan energi Indonesia saat ini hingga kedepannya.

Rekontruksi kebijakan dirasa perlu dilakukan dalam keadaan seperti ini, kebijakan yang dimaksud adalah eksplorasi dan pengoptimalan penggunaan gas bumi sebagai salah satu opsi ketercapaian ketahanan energi nasional. Selain itu, juga pengotimalan penggunaan energi baru terbarukan sebagai tambahan pasokan energi nasional saat ini. Dalam kebijakan energi nasional sampai dengan 2050, ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berbicara mengenai energi dalam jangka panjang, Indonesia bisa memanfaatkan potensi gas bumi nasional sebagai opsi jangka panjang. Momentum yang tepat untuk perlahan melakukan substitusi bahan bakar utamanya untuk jangka panjang, ketika era minyak saat ini yang sudah mulai menipis karena pada realitanya penemuan sumber minyak yang baru sangatlah minim. Peta jalan gas bumi nasional 2014-2030 yang sudah dirilis pemerintah sejak 2014 lalu, merupakan masukan positif dalam pencapaian ketahanan energi gas nasional. Namun, ketika dievaluasi hingga kini, dirasa peta jalan gas bumi nasional yang telah dibuat masih kurang akurat dalam perkiraan neraca gas bumi nasional kedepannya.

  1. Masalah

Budaya Impor yang Mengancam Kedaulatan Bangsa

Tuntutan kebutuhan energi dalam negeri yang terus naik, membuat permintah mau tak mau harus melakukan impor sebagian bahan bakar dalam sektor minyak bumi, dan BBM. Sedangkan sebagian besar ekspor adalah sektor batubara dan LNG. Cadangan minyak bumi nasional per 1 Januari 2015, baik berupa cadangan terbukti maupun cadangan potensial mengalami penurunan 1,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cadangan potensial minyak pada tahun 2015 sebanyak 3,7 miliar barel, sedangkan cadangan terbukti sebesar 3,6 miliar barel. Adapun pangsa cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 0,2 % dari total cadangan minyak bumi dunia (Gambar 1).

Dilain sisi, konsumsi BBM sebagai produk hasil olahan terus mengalami peningkatan. Penurunan produksi minyak nasional tengah menjadi tren bangsa Indonesia sejak menjadi negara net importir minyak pada 2004. Faktor utama yang tengah menjadi penyebab penurunan produksi nasional ini adalah pada laju penemuan cadangan dibandingkan produksi atau Reserve Replacement Ratio (RRR) yang sekitar 50 %, artinya Indonesia lebih banyak produksi minyak bumi dibandingkan penemuan cadangan minyak baru. Hingga kini, belum ada penemuan cadangan minyak baru selain dari Lapangan Banyu-Urip, Blok Cepu (Gambar 2).

Peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri dan penurunan produksi minyak nasional membuat turunnya ekspor minyak. Sebaliknya, impor minyak bumi baik dalam bentuk crude oil ataupun produk olahan kian meningkat. Sementara itu, pada tahun 2015, kebutuhan LPG di Indonesia 60,2 % diperoleh dari impor. Suksesnya program konversi  kerosene ke LPG membuat kebutuhan akan LPG meningkat drastis. Dilain sisi, kapasitas kilang LPG terbatas. Di sektor lain, kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari produksi nasional dan impor. Produksi BBM sebesar 235,7 juta barel tahun 2010 dan menjadi 248,8 juta barel tahun 2015, sedangkan impor berfluktuasi dari 163,8 juta barel tahun 2010 menjadi 175,4 juta barel tahun 2015 (Tabel 1). Budaya impor bisa dilihat dari rasio ketergantungan impor, dimana angka rasio ketergantungan menigkat dari 35 % pada tahun 2007 menjadi 44 % pada tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa kerentanan energi terhadap kondisi global menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia akibat dari tingginya ketergantungan pasokan energi dari luar.

Pada tahu 2015, total produksi energi primer (batubara, minyak bumi, gas bumi dan Energi Baru Terbarukan) sebesar 2.848.025 ribu SBM dimana sekitar 1.887.366 ribu SBM diekspor ke luar negeri. Pada tahun yang sama, Indonesia harus mengimpor energi sebesar 348.267 ribu SBM. Total kebutuhan energi sektoral tahun 2015 adalah 876.594 ribu SBM (tanpa biomassa tradisional). Sektor transportasi merupakan konsumen terbesar, disusul dengan sektor industri dan non energi, rumah tangga, komersial dan sektor lainnya.

Kendala Infrastruktur Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

Saat ini, gas bumi merupakan jenis energi primer utama ketiga di Indonesia, setelah minyak dan batubara. Sumber daya dan cadangan energi gas bumi juga cukup besar. Total cadangan gas bumi pada tahun 2015 sebesar 150,39 TSCF, dimana cadangan terbukti berkisar 101,54 TSCF, sedangkan cadangan potensial berkisar 48,85 TSCF (Gambar 3). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, cadangan gas bumi nasional mengalami peningkatan berkisar 1,36 % atau sebanyak 2,03 TSCF pada tahun 2014. Selain cadangan yang cukup besar, produksi gas yang meningkat memberikan kontribusi terhadap posisi gas yang kompetitif diantara sumber energi lainnya. Gas bumi tetap sebagai bahan bakar kunci ketenagalistrikan, kilang, dan industri. Pada sektor ketengalistrikan, gas bumi memberikan optimasi tinggi pada efisiensi pembangkitan, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).

Kebijakan dalam pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) dari BBM di Indonesia sebagai bahan bakar dalam sektor transportasi, kini kian meningkat. Namun, dua sektor lainnya, yaitu sektor industri dan pembangkit listrik juga menginginkan hal yang sama akan penambahan pasokan gas. Maka dari itu, perlu adanya sinkronisasi dalam pembagian BBG untuk ketiga sektor diatas. Namun, hingga sekarang masih terdapat kendala di sektor transportasi. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan converter kit yang masih terbatas, pembangunan Stasiun bahan Bakar Gas (SPBG) di Indonesia yang masih minim, dan belum adanya kebijakan yang baru terkait penggunaan BBG di bidang transportasi.

Gas bumi juga dimanfaatkan dalam input kilang minyak, dan Liquified Natural Gas (LNG). Saat ini sebagian besar LNG diekspor hanya sebagian kecil yang diperuntukan untuk dalam negeri. Penyerapan LNG untuk nasional dirasa masih kurang optimal karena terhambatnya ketersediaan infrastruktur seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Investasi diperlukan dalam penanganan masalah akut ini, jika akan bicara mengenai nasib ketersediaan gas domestik jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan jaminan keamanan pasokan energi domestik di masa depan, pasokan gas bumi akan diutamakan untuk kepentingan dalam negeri daripada ekspor. Untuk itu, kebijakan ekspor gas dalam bentuk LNG akan dilakukan setelah memenuhi komitmen saat ini dan dengan mempertimbangkan Domestic Market Obligation (DMO). Oleh karena itu, kunci dari tercapainya kebutuhan gas dalam negeri adalah ketersediaan infrastruktur gas.

Sementara itu, untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) memang dilakukan sejak 2009. Hingga kini, telah terbangun sekitar 186.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Pada tahun ini, jargas yang akan dibangun sekitar 59.000 SR di 10 lokasi. Dalam pembangunannya tidak semua daerah akan terlayani dengan jargas ini, hanya daerah yang berdekatan dengan pasokan gas saja yang akan berkesinambungan menikmati jargas. Namun, banyak proyek yang sempat berhenti dalam penyaluran gas ke rumah tangga. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya permasalahan pada pipa penyalur jargas yang bocor seperti kejadian di Tarakan Kalimantan Timur. Proyek dari Perusahaan Gas Negara (PGN) ini menuai permasalahan lain seperti adanya sebagian rumah warga yang masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dari perusahaan pengelola jargas di daerah tersebut dan menuai kendala juga dalam pembangunan beberapa pipa penyalur gas rumah tangga ini.

  • Solusi

Melihat ketertimpangan antara suplai energi dan konsumsi energi, telah memaksa pemerintah mau tak mau harus mengimpor pasokan energi dari negara lain, merupakan suatu cambukan awal yang mengancam kedaulatan bangsa, dan berimbas pada rapuhnya ketahanan energi nasional.

Pengoptimalan Lapangan Gas Baru dan Eksplorasi di Wilayah Indonesia Timur

Penipisan temuan cadangan minyak yang dikarenakan susahnya eksplorasi baik dari segi ekonomi ataupun teknologi membuat Indoensia harus memikirkan energi alternatif lain yang diharapkan secara perlahan bisa menggantikan posisi minyak bumi sebagai konsumsi energi primer pertama di Indonesia. Dengan melihat kecenderungan produksi gas nasional yang meningkat dan temuan yang bertambah, dirasa perlu pengoptimalan pemanfaatan gas bumi ini terutama untuk masa depan bangsa.

Baru-baru ini, lapangan gas Jambaran Tiung-Biru telah diresmikan pada akhir September 2017 lalu. Lapangan ini akan menjadi salah satu pemasok gas terbesar dengan laju sekitar 330 MMSCFD (Gambar 4). Diharapkan lapangan gas baru ini, bisa menjadi tambahan penopang produksi gas nasional. Hal ini merupakan suatu terobosan yang patut dilanjutkan, dan kedepannya yang perlu dilakukan adalah pengoptimalan dan stabilitas laju gas yang diproduksikan sehingga akan terus beroperasi hingga cadangannya benar-benar habis.

Selain itu, eksplorasi juga harus terus dilakukan sebagai langkah antisipasi jangka panjang. Wilayah Indonesia bagian timur adalah tempat dimana masih ada 7 cekungan yang belum di eksplorasi, frontier basin (Gambar 5). Memang wilayah timur terkenal dengan adanya temuan gas yang besar, namun belum sepenuhnya temuan tersebut terurus. Sudah selayaknya, Perusahaan Gas Negara (PGN) berekspansi menjelajah dan mengeksploitasi secara bijak temuan gas di wilayah timur Indonesia. Telah banyak bukti lapangan gas yang mempunyai nilai cadangan gas yang besar diantaranya adalah Blok Masela Abadi, dan terutama lapangan di sekitar Kepulauan Maluku dan Laut Arafura.

Penambahan Pasokan Gas Nasional melalui Coal Bed Methane Reservoir

Saat ini, pemanfaatan unconventional hydrocarbon seperti Coal Bed Methane (CBM) di Indonesia tengah mengalami sebuah dilemma. Di lain sisi, berdasarkan data Penelitian Ditjen Migas dan Advanced Resources International, Inc. pada tahun 2014 sumber daya CBM Indonesia diperkirakan sekitar 456,7 TSCF. Indonesia menempati kedudukan 10 besar dalam hal besarnya cadangan CBM di dunia. Sejak ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (KKS) CBM di Indonesia sejak tanggal 27 Mei 2008 hingga Maret 2015, total jumlah kontrak CBM yang telah ditandatangani sebanyak 54 kontrak (Gambar 6). Sesuatu yang diambil dari CBM adalah gas yang terperangkap dalam lapisan batubara. Banyak kontrak yang menuai kendala seperti lamanya Return of Invesment (ROI) karena laju alir dari gas yang kecil, lamanya proses penghilangan air dalam lapisan batubara (dewatering), dan tumpeng tindihnya Wilayah Kerja Batubara dengan CBM.

Dalam mencapai optimalnya produksi dari CBM, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya insentif seperti stimulasi dari pemerintah kepada KKS yang mengelola untuk melakukan pengeboran sumur produksi yang lebih banyak untuk meningkatkan rate produksi, menghilangkan saat proses dewatering sehingga kontraktor akan semakin tertarik, membuat regulasi UU yang jelas terkait pemetaan wilayah tambang batubara dan CBM.

Kemauan Investasi Infrastruktur Gas untuk Efek Jangka Panjang

Investasi yang dilakukan di sektor infrastruktur gas akan memberikan multiplier effect bagi bangsa Indonesia terutama untuk perekonomian nasional dan pertumbuhan industri. Pertumbuhan populasi kelas menengah dan pendapatan domestik bruto membuat konsumsi gas meningkat. Permintaan pasokan gas domestik mengalami peningkatan terkait banyak proyek besar yang membutuhkan pasokan gas dalam operasinya. Misalnya, dalam program 35.000 MW, PLN membutuhkan pasokan gas. Sekitar 14.000 MW diantaranya merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Kebutuhan indutri lainnya adalah untuk mendukung proses pembangunan kilang yang kini tengah dikerjakan oleh Pertamina. Selain itu, pertumbuhan sektor transportasi dan penambahan kapasitas pabrik pupuk ikut membuat permintaan gas meningkat.

Oleh karena itu, investasi jangka panjang sekitar 30 tahun kedepan perlu dilakukan oleh pemerintah mulai saat ini. Demi tercukupinya kebutuhan energi nasional yang tiap tahunnya bertambah sekitar 4-5 %. Investasi infrastruktur gas tentu akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Dengan adanya infrastruktur gas, maka akan banyak industri yang tumbuh, sehingga menciptakan banyak lapangan kerja, memacu pertumbuhan industri, dan memacu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kolaborasi Stakeholder dalam Pencapaian Ketahanan Energi Naisonal

Dalam mencapai suatu ketahanan energi nasional, tidak bisa memaksakan hanya pada satu pihak saja. Sinergi industri hulu migas dengan seluruh pihak yang terkait baik dalam tahap eksplorasi, eksploitasi ataupun pembangunan pengembangan infrastruktur, sangat dibutuhkan sehingga tak terjadinya alur yang tidak jelas.

Adanya ketergantungan BBM, juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah, terkait budaya impor yang selalu dilakukan oleh pemerintah dalam mencukupi konsumsi BBM nasional. Perlu adanya upaya substitusi secara perlahan dari yang awalnya selalu mengandalkan minyak menjadi gas atau BBG. Dalam pengoptimalan BBG dibutuhkan suntikan dari pemerintah untuk mensosialisasikan keunggulan dari BBG dibandingkan BBM. Memang tak bisa secara instan mengubah habit masyarakat Indonesia dalam penggunaan BBM. Namun, habit tersebut bisa dialihkan secara halus dan perlahan seperti substitusi dari minyak tanah menjadi subsidi gas LPG.

Program substitusi BBM menjadi BBG tak bisa berjalan mulus jika antar stakeholder tidak berkomunikasi dan bekerja sama. Untuk pemanfaatan BBG, dibutuhkan converter kit yang harus dipasang di kendaraan dan jumlahnya masih terbatas, produksi kendaraan motor berbahan bakar gas juga masih belum meluas, dan yang paling utama pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Perusahaan pemroduksi kendaraan berbahan bakar gas harus siap menyuplainya dan pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementrian ESDM dalam pengoptimalan sosialisasi efisiensi kendaraan bahan bakar gas kepada masyarakat.

Pasokan energi nasional yang faktanya masih belum memenuhi konsumsi energi nasional tentu akan berpengaruh pada ketahanan energi Indonesia. Namun, ketika terobosan-terobosan energi alternatif seperti gas bumi yang melimpah, unconventional hydrocarbon seperti CBM dioptimalkan sesuai dengan peta jalannya dan adanya kolaborasi antar stakeholder yang terkait maka bukan hal yang tidak mungkin, kerapuhan ketahanan energi nasional yang terjadi saat ini, akan berubah menjadi driving force menuju Indonesia yang berdaulat dalam hal energi. Percayalah, Indonesia bisa mencapai kemandirian energi bangsa karena sejatinya hasil tak akan menghianati usaha dan proses.

 

Referensi :

 

LAMPIRAN

 

Grafik 1. Produksi Minyak dan Gas Nasional

Produksi Minyak dan Gas Nasional

Sumber : Data Laporan Keuangan Gabungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS)

 

Gambar 1. Cadangan Minyak di Indonesia 

Cadangan minyak di indonesia

Gambar 2. Lapangan Minyak Banyu Urip

Lapangan Minyak Banyu Urip

Sumber : Ditjen Migas, 2016

                                   

Tabel 1. Produksi dam impor BBM Indonesia

Produksi dan Impor BBM indoensia

Sumber : Kementerian ESDM 2016

 

Gambar 3. Cadangan gas di IndonesiaCadangan gas di Indonesia

Sumber : Ditjen Migas, 2015

 

Gambar 4. Peresmian Lapangan Gas Jambaran Tiung-Biru

Peresmian Lapangan gas jambaran tiung-Biru

Sumber : Ditjen Migas, 2017

Gambar 5. Daftar cekungan di Indonesia

Daftar cekungan di Indoensia

Sumber : Gabungan Laporan Keuangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

 

Gambar 6. Persebran potensi CBM di Indonesia

Pesebaran potensi CBM di Indoenesia

Sumber : Advanced Resources International Inc, 2003.