Nasionalisasi Aset Migas

1-fzh0xjxL_xe1HU4mXVQs8A

By : Ahmad Nizhom (PATRA 14009)

Nasionalisasi merupakan proses dimana Negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Jika dihubungkan dengan harga minyak, apabila harga minyak rendah, maka kecenderungannya Negara akan melakukan nasionalisasi. Sebaliknya, apabila harga minyak tinggi, maka keinginan untuk privatisasi lebih dominan dilakukan oleh pihak swasta.

UU No. 22 tahun 2001 merupakan titik balik dimana Pertamina dilemahkan dari posisi sebelumnya sebagai kontraktor sekaligus regulator, dimana sekarang disejajarkan posisinya dengan perusahaan migas asing lain untuk mendapatkan suatu wilayah kerja. Posisi regulator pun diambil alih oleh sebuah badan baru bernama BP Migas. Pada tahun 2012, BP Migas digantikan oleh SKK Migas.Undang-Undang tersebut terindikasi cukup sarat dengan kepentingan asing. Dengan adanya undang-undang tersebut, privatisasi oleh pihak asing berjalan makin mulus.

Namun, kondisi saat ini cukup mendukung pemerintah untuk menasionalisasikan aset-asetnya. Harga minyak saat ini sedang memasuki era “cheap oil” sehingga berat bagi pihak asing untuk terus bertahan di tengah harga minyak yang rendah. Lalu, banyak lapangan migas yang kontraknya akan habis dalam waktu dekat. Akhirnya, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Pertamina sudah sanggup mengelola seluruh lapangan di Indonesia?

Terdapat 2 contoh menarik terkait nasionalisasi yang telah dilaksanakan, yaitu Venezuela dan Bolivia. Kedua Negara tersebut diuntungkan dengan cadangan minyak yang melimpah dan dengan keberanian mereka, akhirnya nasionalisasi dapat dilaksanakan secara masif. Pihak asing hanya mendapat sedikit bagian karena adanya proses nasionalisasi tersebut. Setelah proses nasionalisasi, produksi minyak Venezuela terus menanjak sehingga saat ini Venezuela dapat menjadi salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia dengan keuntungan sebesar-besarnya untuk negara. Sedangkan, Bolivia mendapatkan income yang berkali lipat juga setelah proses nasionalisasi dalam lapangan gas. Keberanian kedua Negara tersebut menjadi kunci keberhasilan proses nasionalisasi.

Indonesia saat ini cukup krisis akan ketahanan energinya. Dengan produksi yang hanya sekitar 800 ribu bpd (barel per day) dan konsumsi yang mencapai dua kali lipatnya, kondisi tersebut membuat kerawanan apabila terjadi kelangkaan ataupun kenaikan harga minyak. Belum lagi jika harga minyak dilepaskan kepasar, maka masyarakat akan tercekik oleh tingginya harga minyak. Produksi minyak di Indonesia saat ini masih dipuncaki oleh Chevron, lalu Pertamina menyusul di posisi kedua. Fakta tersebut cukup membuktikan bahwa lapangan migas di Indonesia masih didominasi oleh pihak asing.

Dalam UU no. 22 tahun 2001, kontrak kerjasama dianggap sebagai metode yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut tertuang padapasal 1 ayat 19.

Pasal 1

(19) Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Lalu, dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, penjelasan terkait kontrak kerjasama lebih dijelaskan secara spesifik dengan dituangkan beberapa persyaratan.

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:

  • kepemilikan sumberdaya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
  • pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
  • modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Selanjutnya, apabila kita melihat pasal 8 ayat 1, tertuang bahwa prioritas pemanfaatan Gas Bumi diperuntukkan kebutuhan dalam negeri dan pemerintah bertugas menyediakan cadangan strategis minyak.

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dari ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut memprioritaskan kontrak kerjasama karena metode tersebut cukup aman bagi pemerintah, sehingga dapat menjadi win-win solution bagi pemerintah Indonesia dan pihak asing. Namun, pemanfaatan dari kekayaan migas tersebut tetap sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pasti sebagian besar masyarakat memandang bahwa nasionalisasi tetap merupakan hal yang paling menggiurkan bagi Indonesia. Namun, di sisi lain dampak nasionalisasi, dari segi makro-ekonomi bias menjadi boomerang bagi perekonmian negara: resesi di sektor-sektor non-booming dan naiknya kesenjangan social sebagai dampak dari terciptanya lapisan masyarakat miskin yang baru. Oleh karena itu, idealnya untuk tetap menjaga kestabilan produksi nasional, Indonesia harus menjalani menjalani masa transisi dengan baik.

Belajar dari Pengalaman

Pada masa lampau, masa transisi dimana produksi aset migas ini bisa berlangsung cukup lama. Nasionalisasi ladang-ladang minyak Bolivia dari tangan perusahaan Amerika Serikat, Standard Oil padatahun 1938 berkibat pada penurunan produksi minyak Bolivia secara drastis yang baru kembali terkejar di tahun 1952 setelah pemerintah Bolivia berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan teknik perminyakan (Andersen et al. 2006).

Produksi minyak Meksiko di bawah pemerintahan Presiden Lázaro Cárdenas juga mengalami stagnasi pasca nasionalisasi di tahun 1938. Baru sekitar pertengahan tahun 40-an, tingkat produksi sebelum nasionalisasi bias terkejar kembali. Lamanya masa transisi di masa lampau ini diakibatkan terutama karena ketidaksiapan SDM di Negara-negara tersebut. Di masa sekarang, masa transisi umumnya terjadi dalam waktu yang lebih singkat karena kesenjangan SDM antara Negara pemilik asset dan perusahaan-perusahaan asing umumnya sudah semakin sempit.

Selama masa sulit harga minyak saat ini, Pertamina terus berbenah secara besar-besaran dalam melakukan efisiensi. Dan, akhirnya Pertamina berhasil menjaga pendapatannya disaat perusahaan-perusahaan besar merugi. Saat ini, Pertamina juga sudah mulai mengakuisisi beberapa perusahaan dan lapangan di luar negeri. Oleh karena itu, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah seperti apa yang telah dilakukan di Lapangan Mahakam, dimana sistem JOB dilaksanakan pada 2017 agar Pertamina masih dapat belajar pada lapangan tersebut, lalu pada 2018 Mahakam dikembalikan secara penuh kepada Pertamina, sehingga nasionalisasi diharapkan dilakukan secara bertahap agar dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesenjangan SDM yang dapat menyebabkan jatuhnya produksi minyak dan gas Indonesia. Yang masih menjadi PR tambahan bagi pemerintah adalah bagaimana member system pengawasan untuk Pertamina jika memiliki kekuasaan lapangan sebanyak itu dan apakah perlu memberikan perusahaan lain peluang untuk menjadi pesaing bagi Pertamina agar perkembangan Pertamina kedepan tidak melambat setelah berkuasa.