Mengupas Mekanisme Production Sharing Contract Agreement di Indonesia

By : Defry Erwinsyah Umra Lubis (PATRA 14019)

Tepatkah production sharing contract di Indonesia?

Gambar 1. Mekanisme Production Sharing Contract yang Berlaku di Indonesia

Production sharing contract agreement merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam ini dan menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Indonesia sebagai pencanang PSC pertama di dunia pada tahun 1960 mengubah sistem konsesi yang dapat banyak merugikan Negara dengan melihat potensi minyak dan gas Indonesia pada saat itu. PSC yang pada saat ini merupakan generasi ke-6 dari perjanjian yang sebelum-sebelumnya disinyalir ada celah untuk merugikan Negara dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Perjalanan production sharing contract agreement di Indonesia:

Tabel 1. Perubahan Production Sharing Contract Indonesia

Kelemahan dari sistem PSC Indonesia:

  1. Birokrasi yang berbelit-belit, budaya korupsi, dan hambatan internal lainnya dapat menambah pengeluaran unrecoverable cost oleh badan usaha sehingga dapat mengurangi ketertarikan pelaku usaha untuk berinvestasi dalam bidang minyak dan gas di Indonesia.
  2. Penyalahgunaan kepercayaan, penyelewengan dana, penipuan, pesekongkolan, dan kejahatan dari mafia minyak dan gas baik di bagian badan usaha maupun pemerintah dapat merugikan negara sangat besar akibat meledaknya recoverable cost atau gold plating yang harus dibayar pemerintah Indonesia kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kemungkinan solusi yang dapat diterapkan:

  1. Penerapan batas maksimum biaya yang dikembalikan oleh negara kepada KKKS dan verifikasi atau pengawasan yang lebih ketat di ranah teknis tanpa adanya intervensi oleh pemerintah kepada KKKS melalui SKK Migas dapat menutup celah kejahatan yang disebabkan oleh poin recoverable cost.
  2. Pemutusan rantai birokrasi, pembersihan internal pemerintahan baik daerah maupun terpusat, dan pemberian kemudahan izin untuk mengembangkan lapangan merupakan hal-hal yang sangat baik dalam pemangkasan unrecoverable cost sehingga meningkatkan keuntungan dari pelaku badan usaha yang berimplikasi kepada meningkatnya ketertarikan invMstor untuk menanamkan uangnya di Indonesia.
  3. Pembagian langsung dari pendapatan bruto dengan sliding scale atau skala berjenjang yang berkaitan dengan kumulatif produksi dapat menjadi alternatif dalam penanganan gold plating dan multiple-split dengan pajak tambahan jika terjadi keuntungan berlebih baik dari naiknya harga minyak maupun naiknya produksi.
  4. Peningkatan secara gradual partisipasi bagian pemerintah (melalui National Oil Company) yang diharapkan pada partisipasi tertentu dapat terjadinya nasionalisasi.
  5. Penerapan PSC Gross sebagai pelengkap kebijakan PSC di Indonesia dengan tidak adanya cost recovery di dalam mekanismenya seperti bagan berikut:
Gambar 2. Mekanisme penerapan PSC Gross

Cost recovery sebenarnya tidak hanya terdapat di PSC saja, kontrak konsesi juga memakainya dengan nama cost deductions serta pada service contract namanya berbeda yaitu reimbursement. Berbagai negara di dunia juga menggunakan cost recovery dalam sistem PSC yang mereka anggap tidak ada masalah dikarenakan peran pemerintah untuk mengontrol sudah cukup baik untuk mendapatkan government take yang optimal. Tetapi di Indonesia menjadi masalah karena ketidaktegasan dari pihak yang berwenang dalam menanggapi hal ini. Untuk memaksimalkan government take, sebenarnya cost recovery bisa ditekan dengan cara menunda pengembangan lapangan, mengurangi aktivitas pemeliharaan sumur, membatalkan rencana eksplorasi, Enhanced Oil Recovery (EOR) serta pengurangan tenaga kerja yang bisa menyebabkan anjloknya produksi secara signifikan dan berdampak kepada berkurangnya jumlah government take yang sesungguhnya. Dalam mengawal cost recovery yang sarat kecurangan ini, pemerintah dapat mengontrol hal-hal sebagai berikut:

  1. Kefektifan dan keefisienan suatu eksplorasi dan produksi*
  2. Pencegahan pembengkakan biaya akibat kelalaian dan perencanaan yang buruk*
  3. Mengawal proyek agar berjalan sesuai jadwal
  4. Mengidentifikasi kemungkinan adanya gold plating
  5. Memilih alternatif yang tepat dalam optimalisasi pengembangan lapangan
  6. Memilih desain dengan kapasitas produksi yang optimal

*Jangan sampai semua orang sibuk dengan penghematan hanya sebesar US$ 1 namun jutaan dolar terabaikan

Dalam government takes terutama di dalam PSC Indonesia, pemerintah dapat memaksimalkan government takes dan ketertarikan pelaku bisnis dengan membuat government takes yang lebih rendah pada lapangan yang sulit dalam pengembangan** dan lebih tinggi pada lapangan yang relatif mudah dikembangkan*** termasuk dalam hal eksplorasi

**Kategori lapangan yang sulit dikembangkan:

  1. Heavy oil
  2. Deep well
  3. Tight formation
  4. High risk exploration

***Kategori lapangan yang relatif mudah dikembangkan:

  1. Light oil
  2. Shallow well
  3. Prolific well or high permeability formation
  4. Low risk exploration

Government takes digunakan untuk eksplorasi cadangan minyak baru serta mengembangkan sumber energi potensial

Dana plow back/petroleum fund dari APBN diambil dari government takes yang besar juga mempengaruhi semangat eksplorasi dalam suatu negara, maka penambahan persen eksplorasi (intensif) dari government takes dapat menstimulasi penambahan lapangan baru. Produksi Indonesia yang terus menurun dari tahun 1970-an sekitar 1.6 juta bbl/hari yang sekarang ini menjadi 800 ribu bbl/hari yang kebanyakan didominasi oleh lapangan tua (brown field) dimana hal tersebut tidak diimbangi dengan penemuan lapangan-lapangan besar baru dari kegiatan eksplorasi yang disebabkan oleh kecilnya alokasi dana untuk kegiatan pencarian hidrokarbon.

Dengan semakin menariknya PSC bagi investor agar menanamkan modalnya di Indonesia dan juga tingginya government takes, pemerintah dapat menyempurnakan regulasi-regulasi pada sektor unconventional hydrocarbon dan new and renewable energy dan memberikan stimulus berupa subsidi dari government takes dari conventional hydrocarbon. Pengembangan energi-energi tersebut sangatlah menarik di Indonesia mengingat dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan ramah terhadap lingkungan. Mengingat potensi cadangan Coal Bed Methane (CBM) Indonesia sebesar 453,3 TSCF, untuk unconventional hydrocarbon yang sudah di produksi di Indonesia hanyalah CBM, sedangkan shale gas dan shale oil masih jauh dari eksploitasi mengingat eksplorasi dan riset-riset Indonesia terhadap shale masih sangat jauh dari kata matang.

Melihat dari negara-negara yang sudah memproduksikan unconventional hydrocarbon dalam negerinya, kerangka fiskal menjadi penting dalam mengatur kegiatan hulu migas baik untuk kepentingan negara maupun untuk investor agar dapat dengan jelas mematuhi aturan dan menanamkan modalnya. China sebagai contoh menggunakan juga system PSC untuk pengembangan bisnis CBM dengan memberikan subsidi sebesar 0,2 Renminbi (RMB) per meter kubik dari produksi, ditambah dengan insentif tax holiday selama 3 tahun. Namun agar terciptanya transfer teknologi dengan baik dan cepat syarat perusahaan asing yang ingin masuk menggarap bisnis CBM ini, China mengharuskannya untuk menggandeng mitra perusahaan lokal China seperti: China United Coal Bed Methane, Sinopec, atau PetroChina dengan profit split 50%:50%, pajak penghasilan 25%, subsidi, cost recovery ceiling, serta royalty, sehingga government take akhir berkisar 25% — 30%.