FGED – Mau dibawa kemana Blok Mahakam?

Focus Group Energy Discussion (FGED) yang diselenggarakan oleh Divisi Kajian Energi HMTM ‘PATRA’ kali ini membahas tentang hak operator untuk Blok Produksi Gas terbesar di Indonesia yaitu Mahakam. Siapa pemilik hak operator Blok Mahakam di 2017 menjadi perbincangan hangat dalam dunia migas di Indonesia. Hal ini terjadi karena salah satu ladang gas terbesar yang dimilliki Indonesia ini akan berakhir kontraknya pada 31 Maret 2017 mendatang. Awalnya Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun kenyataannya ternyata kontrak blok Mahakam diperpanjang selama 20 tahun.

 

 

REVENUE NEGARA

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 26 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar.

Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam pada kesempatan kunjungan ke Jakarta Juli 2011. Lalu Menteri Perda­ga­ngan Luar Negeri Pran­cis Ni­cole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012

 

LEGAL ASPEK

Gencarnya usaha menguasai Blok Mahakam ini tidak saja dilakukan oleh pihak asing, melainkan diperlihatkan masyarakat Indonesia juga. Mulai dari tenaga pekerja sector migas, para ahli dan konsultan, dosen, mahasiswa, termasuk beberapa kalangan menteri Indonesia banyak berpendapat bahwa sebaiknya Blok Mahakam ini diserahkan kepada BUMN (dalam hal ini adalah Pertamina) dan dikuasai oleh Negara sepenuhnya. Pertamina pun telah MENYATAKAN KEINGINAN MENGELOLA BLOK MAHAKAM BERKALI-KALI SEJAK 2008, diantaranya adalah mengadakan pertemuan pada BP Migas, melakukan negosiasi dengan manajemen Total, dan terakhir DIRUT PERTAMINA, KAREN AGUSTIAWAN MEMINTA LANGSUNG KEPADA PEMERINTAH SEKALIGUS MENYATAKAN KESANGGUPAN PERTAMINA MENGELOLA BLOK MAHAKAM.

Berikut ini Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, Pasal 28 Ayat 9 dan 10:

  • PT. Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu kontraknya.
  • Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaiman dimaksud ayat 9, dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis, dan keuangan PT. Pertamina (Persero) sepanjang saham saham PT. Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

JADI BUKAN MENTERI YANG MEMBERIKAN MAKLUMAT TETAPI PETAMINA YANG HARUS MENGAJUKAN JIKA INGIN MENGGUNAKAN PRIVILEGE INI. JIKA PERTAMINA SIAP, TIDAK ADA ALASAN PEMERINTAH UNTUK MENOLAK.

Sedangkan Total dan Inpex (kontraktor) telah melaksanakan permohonan perpanjangan sesuai pasal 28 ayat 3 dan 5:

  • Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada Menteri.
  • Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 3 dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.

Ketika membaca UU ini, terbersit satu fikiran “lalu apa bedanya PP yang satu ini dengan peraturan peraturan lain yang tidak memberikan privilege lebih pada PERTAMINA, bahkan untuk suatu lapangan yangtergolong ’Tua’ atau kasarnya lagi ‘Bekas’…ini bukan masalah Eksplorasi yang butuh modal gila gilaan lhoh“. TERBUKTI MEMANG PP INI TERGOLONG PADA ASPEK MANIPULATIF YANG BISA DIUTAK ATIK MAKNA ‘MEMPERTIMBANGKAN PROGRAM KERJA, KEMAMPUAN TEKNIS DAN KEUANGAN PT PERTAMINA’.

 

KESINAMBUNGAN PRODUKSI (LIFTING)

Sebenarnya sudah ada beberapa cerita baik mengenai implementasi UU ini, tapi kredit paling besar kami berikan tetap kepada Pertamina. Cerita tersebut antara lain:

–          Pertamina berhasil meningkatkan produksi minyak Lapangan Sangasanga -Tarakan Kalimantan Timur dari 4.300 BOPD di 2008 menjadi rata-rata 5.400 BOPD di 2010

–          Pertamina berhasil  mengembangkan Lapangan Limau (Sumatera Selatan) dengan produksi rata-rata 6000 BOPD di 2007 meningkat menjadi 12.000 BOPD pada 2010

–          Sejak lapangan ONWJ dan WMO diambil alih (Sebelumnya BP dan Kodeco) Pertamina. Dari tahun ke tahun produksinya terus meningkat. Produksi lapangan ONWJ naik 21 ribu barel per hari menjadi 30 ribu barrel per hari. Sementara itu, di lapangan WMO, Pertamina menargetkan kenaikkan produksi dari 13.400 barrel per hari menjadi 40.500 barrel per hari dalam lima tahun ke depan.

SEMANGAT NASIONALISASI!!

Sesuai PP no 35 tahun 2004, jika kontrak migas berakhir, pengelolaannya dapat diserahkan kepada BUMN. Selain itu hal ini sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dimana sumber daya dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun beberapa kalangan pemerintah ternyata tidak sependapat dengan hal itu. Seperti terdahulu Mantan Kepala BP Migas R.Priyono dan Mantan Wamen ESDM/Ketua SKK Migas Profesor Rudi Rubiandini meminta agar Pertamina tidak perlu bernafsu menjadi operator blok Mahakam, karena Pertamina tidak akan sanggup secara SDM, teknologi dan finansial, akibat besar dan sulitnya ladang Mahakam (13/9/2012). Cukup menyedihkan melihat betapa berlawanananya pencapaian Pertamina dengan Hipotesis akan masa depan Mahakam yang dibuat Rudi bila dioperasikan Pertamina. Ditambah lagi pernyataan ini dibuat oleh ‘perwakilan pemerintah’ yang seharusnya membina dan mendukung proses belajarnya National Oil Company (NOC) kita ini. Masih ada 5 tahun bung sebelum 2017! Bukankah itu waktu yang cukup bagi Pemerintah untuk mengadakan percepatan pembelajaran Pertamina akan keadaan di Blok mahakam…BILA MAU.. BILA DAHULU 1968 SOEHARTO PERNAH MENGADAKAN RAPAT DI ISTANA NEGARA UNTUK KEMUDIAN MELEPASKAN KONSTELASI RIAU PADA CALTEX, MAHAKAM PADA TOTAL, DAN ARUN PADA EXXON, KENAPA KINI SBY TIDAK BISA MELEKUAKAN ‘PERTEMUAN YANG SAMA’ UNTUK KEMUDIAN MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA PERTAMINA?

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut mendapat bantahan oleh beberapa kalangan yang “pro” Pertamina. Mereka menilai bahwa Pertamina memiliki modal dan kekuatan yang cukup besar untuk mengelola Blok Mahakam. Mereka juga menambahkan bahwa Pertamina siap di segala aspek baik itu teknologi, SDM, maupun modal.

1.     TEKNOLOGI??

Untuk aspek teknologi, sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenai teknologi dan alat-alat yang akan dipakai untuk mengeksploitasi Blok Mahakam ini, akibat adanya system PSC (Production Sharing Contract). Dalam system PSC telah disepakati jika KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) telah habis masa kontraknya, maka teknologi dan alat-alat yang dipakai selama menjadi operator suatu lapangan menjadi miliknya pemerintah. Sehingga teknologi dan alat-alat yang dipakai Total dan Inpex untuk mengelola Blok Mahakam sekarang akan dipakai juga oleh Pertamina nantinya. INGAT! Pertamina memiliki prestasi yang dapat dikatakan luar biasa di ONWJ (Offshore North West Java) dan WMO (West Madura Offshore) yang merupakan hasil ambil alih asing.

2.     SDM DAN MANAJEMEN?

Untuk aspek SDM, Pertamina memiliki banyak senior dan junior engineer yang handal. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan SDM Pertamina mengelola WMO dan ONWJ. Selain itu di bidang manajemen, Pertamina telah mendapatkan sertifikat standar international. Manajemen Keuangan Pertamina telah mendapatkan standar IFRS (International Financial Reporting Standard), selain itu juga pelatihan HSSE (Health, Safety, Security, Environment) mendapat sertifikat dari OPITO. Jika memang benar dibutuhkan, Pertamina juga bisa membeli SDM asing yang benar-benar expert untuk membantu SDM local yang ada.

3.       MODAL??

Terakhir aspek modal, jika diibaratkan kita akan melakukan suatu bisnis besar dan dipastikan kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula, maka walaupun kita tidak mempunyai modal maka kita akan berusaha meminjam modal itu dari manapun. Begitu juga dengan Pertamina, Pertamina dan Negara ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dilihat dari besarnya cadangan yang tersisa di Blok Mahakam ini, maka mencari pinjaman modal bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan.

Sudah saatnya kejelasan akan hak operator di Mahakam dilakukan dari sekarang agar saat PSC berakhir nanti BUMN kita siap mengelolanya atau jika tetap diberikan pada total/inpex tidak ada lagi kekhawatiran penurunan revenue di masa menjelang PSC berakhir. Kepentingan energi bangsa diatas segalanya!

 

 

ADITYA PRASETYO

12210021

KAJIAN ENERGI HMTM ‘PATRA’ ITB 2013/2014