Hubungan Usaha Hulu dengan Hilir Migas

552ab4656ea834762b8b4567

By : Deny Candra Putra Ansori (PATRA 14036)

Dalam kehidupan di dunia, setiap manusia harus mematuhi segala peraturan dimanapun dia berada. Semisal anak sekolah harus mematuhi peraturan yang ada di sekolahnya. Seorang pengendara harus mematuhi semua peraturan di jalan. Begitupun suatu badan usaha harus mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh suatu negara dimanapun badan usaha tersebut mendirikan usahanya. Kali ini kita akan membicarakan badan usaha yang bergerak di industri perminyakan.

Dasar Hukum yang Berlaku di Indonesia

Usaha pada industri perminyakan pada dasarnya dibedakan menjadi 2 sektor yakni sektor di hulu serta sektor di hilir. Sektor di hulu terdiri dari kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Sedangkan sektor di hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi, sampai penjualan ke konsumen khususnya masyarakat. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan mencari cadangan hidrokarbon dan kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan memproduksi hidrokarbon dimana tujuan produksi ini adalah memindahkan hidrokarbon yang berada di dalam bumi ke permukaan bumi. Kegiatan pengolahan merupakan mengolah hidrokarbon yang didapat dari kegiatan eksplorasi untuk dijadikan barang yang siap konsumsi seperti LPG, premium, solar, pertamax dan lain sebagainya. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan mendistribusikan hidrokarbon untuk diproses maupun yang sudah diproses untuk bisa di konsumsi oleh masyarakat.

Di Indonesia, usaha di sektor hulu maupun udaha di sektor hilir sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur semua kegiatan dalam industri perminyakan. Salah satu isi undang-undang ini pada pasal 10 berbunyi:

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Bunyi kedua ayat pada pasal 10 tersebut sangatlah melengkapi dimana intinya semua badan usaha yang telah melakukan usaha di sektor hulu tidak boleh melakukan usaha di sektor hilir. Sehingga setiap badan usaha haruslah memilih di sektor mana mereka akan melakukan usahanya.

Kondisi dan Realita yang Terjadi saat ini

Beberapa contoh badan usaha yang melakukan usahanya di sektor hulu ataupun hilir adalah Pertamina dan juga Shell Indonesia. Mari kita bicarakan badan usaha ini secara lebih dalam

a. Pertamina

Sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak sebagai pelaku bisnis dan juga regulator di industri perminyakan Indonesia. Namun setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001 Pertamina berubah menjadi badan usaha perseroan. Kenapa Pertamina berubah dari perusahaan negara menjadi PT Persero? Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tepatnya pada pasal 10 ayat 1 dan 2 tersebut. Usaha dari Pertamina agar tidak melanggar pasal tersebut dengan cara membuat anak cabang. Beberapa contoh anak cabangnya yaitu PT Pertamina Hulu Energi yang melakukan pengelolaan usaha sektor hulu minyak & gas bumi serta energi baik dalam maupun luar negeri serta kegiatan usaha yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak & gas bumi. Pada sektor hilir terdapat PT Pertagas yang melakukan kegiatan Niaga, transportasi & distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya.

b. Shell Indonesia

Lain halnya Pertamina yang membuka anak cabang untuk mengurusi sektor hulu saja dan sektor hilir saja, Shell Indonesia melakukan kegiatan usaha di sektor hulu dan hilir sekaligus. Jelas hal ini melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 10. Namun walaupun melanggar undang-undang tidak ada pelarangan dari pihak pemerintah. Faktanya di sektor hilir Shell Indonesia telah mendirikan puluhan SPBU di Indonesia. Puluhan SPBU ini menjual berbagai macam bahan bakar seperti Shell Super Extra, Shell Super dan Shell Diesel. Jumlah SPBU Shell di berbagai kota di Indonesia sebagai berikut:

  1. Tol Jagorawi : 1 SPBU
  2. Lippo Karawaci : 1 SPBU
  3. Jakarta Utara : 3 SPBU
  4. Jakarta Selatan : 15 SPBU
  5. Jakarta Pusat : 7 SPBU
  6. Jakarta Timur : 2 SPBU
  7. Jakarta Barat : 7 SPBU
  8. Bekasi : 5 SPBU
  9. Depok : 2 SPBU
  10. Tangerang : 4 SPBU

Di sektor hulu, sejak 22 mei 2015 Shell telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (PSC) dengan SKK Migas untuk blok laut dalam di wilayah Indonesia Timur, yakni di Pulau Moa Selatan, Provinsi Maluku. Selain itu juga Shell merupakan mitra strategis Inpex, operator Masela PSC yang meliputi lapangan gas Abadi.

Akar Permasalahan

Dilihat dari kedua bentuk badan usaha tersebut (Pertamina dan Shell Indonesia) yang dapat melakukan usaha di sektor hulu dan juga hilir, maka pelaksanan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sangat tidak jelas. Dari Pertamina yang merupakan saatu badan usaha memanipulasi undang-undang tersebut dengan membuat anak cabang di sektor hulu dan hilir. Lebih parah lagi Shell Indonesia yang merupakan satu kesatuan badan usaha yang sekaligus berusaha di hulu dan hilir tanpa membuat anak cabang.

Kita kembali ke sejarah perubahan Pertamina yang sebelum undang-undang ini berlaku merupakan satu-satunya perusahan negara yang bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan industri perminyakan di Indonesia. Karena tidak ada pesaing di Indonesia maka Pertamina memonopoli perindustrian ini dan menyebabkan maraknya mafia migas. Akibat buruk yang lain juga kurang transparannya laporan Pertamina ke pemerintah dan juga lesunya kegiatan di Pertamina akibat tidak adanya pesaing. Namun dengan membuat peraturan ini ternyata tidak menjadikan perubahan besar bagi industri perminyakan di Indonesia. Bahkan lebih parahnya lagi jika dipikir lebih jauh maka dengan pasal 10 itu secara tidak langsung negara melarang dirinya sendiri untuk mengeksplorasi dan sekaligus menjual migas di negaranya sendiri.

Solusi terhadap Hubungan Usaha Hulu dengan Hilir Migas

Dari permasalahan tersebut penulis memberikan beberapa solusi yakni:

  1. Kembalikan Pertamina menjadi perusahan negara dan membentuk badan pengawas yang bertugas mengawasi Pertamina dan langsung melaporkan ke Presiden seperti halnya KPK. Hal ini dimaksudkan agar Pertamina walaupun sebagai satu-satunya perusahaan negara di industri perminyakan tetap merasa diawasi sehingga akan mengurangi banyaknya mafia migas dan Pertamina juga merasa dibebani dengan tuntutan badan usaha tersebut sehingga kegiatannya tidak akan lesu. Sisi positif dari dikembalikanya Pertamina menjadi perusahaan negara yaitu segala aktivitas Pertamina akan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena jika bentuk usaha Pertamina sebagai persero, pasti orientasi Pertamina bukan lagi mensejahterakan rakyat melainkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Hal ini akan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
  2. Mebiarkan perusahan asing untuk melakukan kegiatan di sektor hulu namun hanya sebagai kontraktor saja sama halnya yang dilakukan di Saudi Arabia. Hal ini akan menjadikan semua migas yang ada di Indonesia akan dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Selain itu dengan regulasi oleh Indonesia sendiri akan dapat menyesuaikan harga migas dengan kemampuan rakyat. Karena jika harga dilepas ke mekanisme pasar maka akan menjadikan tingginya ketidakpastian ekonomi di Indonesia.