Badan Baru untuk Mengatur Regulasi kegiatan Hulu Migas

20160508skkmigas

Muhammad Rakha Utomo (PATRA 14096)

Gambar 1. Proyeksi Perubahan Regulator Migas

Telah lama pemerintah berencana melakukan revisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan salah satu yang paling krusial adalah mengenai fungsi dan keberadaan SKK Migas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha hulu migas atau biasa disebut dengan SKK Migas telah beroperasi kurang lebih selama 3 tahun sebagai badan usaha pengganti dari BP migas terhitung semenjak Pemerintah memutuskan mengeluarkan perpres no. 95/2012, meskipun saat itu masih bernama SK migas. Badan usaha yang mengatur regulasi kegiatan hulu migas dalam negeri sejak akhir tahun 2012 ini dinilai memiliki banyak kekurangan, dan isu-isu untuk merombak ataupun mengganti mekanisme serta bentuk badan usaha dalam regulasi kegiatan hulu migas pun mulai ramai dibicarakan.

Dibubarkannya BP Migas

Jika kita melihat lagi kebelakang pada saat BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas) dibubarkan, dengan jelas diketahui terdapat hal-hal yang dirasa kurang tepat dengan dibentuknya BP Migas. Beberapa poin yang dirasa merugikan dan menyebabkan BP migas dibubarkan diantaranya, yang pertama yaitu berbelit-belitnya birokrasi yang ada, sehingga menyulitkan investor untuk melakukan kegiatas usaha hulu migas di Indonesia dan juga secara otomatis menghambat kinerja dari para KKKS yang akhirnya berdampak pada penundaan atau bahkan pengurangan keuntungan bagi negara. Kedua, BP Migas sebagai pengawas cost revovery belum maksimal dikarenakan kendala kapasitas, hal tersebut karena BP Migas dianggap tidak memiliki pengalaman terjun di sektor hulu industri migas secara langsung. Alasan yang ketiga yaitu karena ketika BP migas yang mengatur kegiatan hulu migas, maka yang terjadi adalah Government to Business, yang sangat jelas merugikan negara. Sebagai contoh, jika terdapat masalah antara KKKS dengan BP Migas mengenai kontrak atau mengenai apapun perihal hulu migas dan sampai dibawa ke abritase internasional, maka yang terjadi adalah Pemerintah atau disini adalah Indonesia berhadapan dengan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah KKKS. Tentu sangat merugikan dimana suatu negara dihadapkan atau disetarakan dengan suatu perusahaan, apabila dalam abritase itu terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan Pemerintah kalah, mau dibawa kemana muka bangsa dan negara kita ini, dan hukuman yang diterima pun akan berdampak panjang terhadap berbagai aspek kenegaraan.

Pembentukan SKK Migas Sebagai Regulator

Dengan alasan yang cukup besar untuk dipertimbangkan maka akhirnya dikeluarkanlah perpres no. 95/2012 yang intinya melakukan pembubaran BP Migas. Namun disayangkan pembentukan badan baru dirasa tidak tepat karena teralalu terburu-burunya pemerintah dalam mendirikan suatu badan pengganti, terhitung tidak lebih dari 24 jam dibentuklah SK Migas, yang kemudian berubah menjadi SKK Migas. SKK Migas ini dirasa oleh banyak kalangan hanya suatu nama baru dari BP Migas, atau dengan kata lain hanya nama baru dengan kedok lama. Padahal tujuannya dibubarkan BP Migas adalah mebenahi kekurangan-kekurangan yang ada dengan membentuk badan dengan sistem atau dengan bentuk yang berbeda, tetapi kenyataannya bentuk dari SKK Migas dan BP Migas tidak jauh berbeda.

Menurut kepala SKK Migas pada saat itu, Rudi Rubiandini, terdapat perbedaan antara SKK Migas dan BP Migas. Pertama di SKK Migas nantinya akan ada komisi pengawas, Komisi Pengawas SKK Migas tersebut terdiri dari Menteri ESDM, Wamen ESDM, Wamen Keuangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perbedaan kedua adalah penggunaan kata khusus yang menunjukkan SKK Migas langsung bertanggung jawab secara institusi kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Perbedaan ketiga adalah perubahan pola pikir, lembaga seperti BP Migas terlalu memikirkan hal-hal teknis dan mikro. Hal ini membuat berbagai proyek migas terhambat, karena BP Migas terlalu detail mengatur proyek.

Menjawab Akar Permasalahan

Dari poin-poin perbedaan antara SKK Migas dan BP Migas yang dicantumkan tersebut, dirasa tidak menjawab masalah yang dihadapi BP Migas pada saat itu, yang berarti pembentukan SKK Migas ini diartikan tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, SKK Migas yang ada saat ini dirasa perlu diubah ataupun dibubarkan bersamaan dengan dilakukannya revisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu muncul pertanyaan badan seperti apa yang ingin dibentuk untuk menggantikan SKK Migas ini, jangan sampai hal yang serupa terjadi lagi (pembentukan badan yang secara umum memiliki banyak kesamaan).

Mengenai pembentukan badan baru untuk mengatur regulasi kegiatan hulu migas di Indonesia, dirasa ada 2 opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Opsi pertama yaitu mengembalikan kebijakan regulasi usaha hulu migas kepada Pertamina, kembali seperti yang tercantum pada Berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 sampai sebelum didirikannya BP Migas. Opsi kedua yaitu mendirikan BUMN Khusus guna mengatur regulasi kegiatan hulu migas. Dari kedua opsi tersebut, tentulah terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini adalah kelebihan dan kerugian dari masing-masing opsi:

Pertamina

  1. (+) Seluruh kekuatan dan aset, termasuk aset negara kelolaan SKK Migas, bisa diintegrasikan ke Pertamina yang berdampak positif kepada investasi Pertamina bisa berlipat ganda kalau dapat meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) dari cadangan migas yang menjadi milik negara saat ini.
  2. (+) Tidak berbelit-belitnya birokrasi yang dijalani. Kurtubi bahkan pernah membandingkan pada saat Pertamina yang memegang maka jalur birkorasinya: investor -> Pertamina -> Pemboran sumur dan pada saat BP Migas memegang regulasi jalur birokrasinya menjadi Investor -> Ditjen Migas -> BP Migas -> Bea Cukai -> Pemda -> Pemboran sumur. Bahkan dikatakan saat Pertamina memegang regulasi waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 3 bulan, sedangkan pada saat BP Migas yaitu selama 5 tahun.
  3. (+) Saat ini Pertamina sebagai BUMN hanya mengelola 15 persen dari cadangan migas nasional. Makanya sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan energi. Revisi UU Migas dan menjadikan Pertamina sebagai pemegang regulasi merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia mengambil alih sumber-sumber migas yang banyak dikuasai perusahaan asing.
  4. (-) Apabila Pertamina menggantikan fungsi SKK Migas sebagai regulator, konflik kepentingan dan berpotensi menimbulkan korupsi karena fungsi bisnis dan regulasi menjadi satu dan
  5. (-) Regulatory body dicampur korporasi, itu menjadi mahkluk yang susah diukur.
  6. (-) Memberikan peluang monopoli yang sangat besar kepada BUMN Pertamina sehingga membuat BUMN tetrsebut menjadi tidak efisien karena tidak adanya pesaing
  7. (-) Memberikan beban yang sangat besar kepada Pertamina karena harus menjalankan fungsinya sebagai profil maker tetapi juga harus mengemban misi sosial politik dan pemerintah
  8. (-) Pertamina membuat fungsi pemerintah dalam pengelolaan industri migas menjadi rancu, karena pemerintah bukan saja sebagai regulator tapi juga sebagai pelaku usaha sehingga dikhawatirkan bersikap tidak objektif dalam suatu persaingan dan menimbulkan birokrasi dalam operasi perusahaan minyak.
  9. (-) Pertamina merupakan sapi perah bagi praktik korupsi, kolusi dan neppotisme sejumlah pejabat negara beserta keluarganya. Sekalipun Pertamina memonopoli industri migas, Pertamina selalu mengalami kerugian.

BUMN Baru

  1. (+) Pertamina bisa lebih fokus ke usaha hulu dan hilir, tidak sebagai regulator.
  2. (+) BUMNK akan melakukan kontrak dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), tetapi Pertamina akan mendapatkan keistimewaan dapat langsung membahas royalti dengan pemerintah saat menemukan lapangan yang dinilai bagus.
  3. (+) Karena BUMNK tidak jadi operator, jadi ‘building knowlegde’-nya tidak diambil. Bila fungsi regulasi diambil Pertamina, ‘building knowledge’-nya ada di Pertamina
  4. (-) BUMN Khusus dikhawatirkan bisnisnya akan berbenturan dengan PT Pertamina (Persero)
  5. (-) Memperpanjang proses izin sehingga mengurangi investasi eksplorasi. Sebagai contoh sekarang dengan model BP Migas atau SKK Migas untuk pengeboran eksplorasi saja, minimal butuh 70 izin. Dengan dibentuknya BUMNK, birokrasi yang harus dilewati tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan Pertamina.
  6. (-) BUMN Khusus malah akan menimbulkan permasalahan baru. Tidak adanya aksi korporasi yang jelas. Harus ada bisnisnya, kalau hanya untuk mengumpulkan dan menjual minyak saja, jadi tidak layak untuk dibentuk. BUMNK ini hanya seperti penyalur saja.

Poin-poin diatas merupakan pembahasan secara umum atau perbandingan secara umum antara Pertamina atau BUMN-K yang memegang regulasi. Secara spesifik kami memiliki rekomendasi tersendiri dengan penambahan beberapa aspek. Rekomendasi yang kami ingin ajukan adalah dengan cara menjadikan Pertamina sebagai pemegang regulasi kegiatan hulu migas seperti semula, sebelum dibentuknya BP Migas. Meskipun begitu, tentu terdapat suatu hal krusial yang perlu ditambahkan, yaitu menjual 20 % saham Pertamina ke swasta.

Kenapa memilih opsi ini? Tentunya dengan Pertamina menjadi pemegang regulasi, ini sangat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi regulasi kegiatan usaha hulu migas. Pertama, menyelesaikan permasalahan mengenai birokrasi yang berbelit-belit. Kedua, pengawasan cost recovery yang dianggap tidak maksimal dikarenakan karena badan usaha pengawas tidak berpengalaman dalam usaha hulu migas dapat diselesaikan mengingat Pertamina memiliki pengalaman yang sangat memadai. Ketiga, yaitu karena berubanya sistem menjadi business to business, sehingga pemerintah indonesia tidak akan ikut terseret ke abritase nasional jika terjadi sesuatu yang diinginkan.

Lalu apa sebenarnya fungsi dari penjualan saham tersebut? Jangan lupa sebenarnya masalah utama dari Pertamina digantikan menjadi BP Migas pada tahun 2001 adalah karena kekuasaan Pertamina yang superior, memonopoli kegiatan usaha migas, yang secara otomatis menjadi lahan yang amat segar untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah permasalah utama mengapa Pertamina tidak dianjurkan untuk kembali menjadi pengatur regulasi kegiatan hulu migas. Oleh karena itu penjualan saham tersebut dirasa merupakan langkah yang paling tepat. Singkatnya jika saham tersebut dijual sebesar 20% kepada swasta, tentu Pertamina akan secara tidak langsung terawasi oleh pemilik saham ini. Sehingga praktik korupsi pun dapat ditekan dan bahkan Pertamina akan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan sebagian saham dipegang oleh bukan negara. Dan ketika Pertamina mendapatkan keuntungan yang besar tanpa adanya aksi KKN, hal tersebut merupakan keuntungan yang besar pula untuk negara.

Diluar keidealisan tersebut, tentu akan muncul permasalahan yang akan dihadapi, salah satunya adalah akan muncul aksi-aksi dari masyarakat yang menolak penjualan saham Pertamina atas alasan nasionalisme dan sebagainya. Dan mungkin ada beberapa permasalahan berkaitan dengan sosial dan politik yang harus dihadapi. Hal tersebut memang merupakan suatu masalah yang harus dipikirkan kedepannya, tetapi diluar perihal tersebut, opsi seperti diatas dirasa sangat tepat untuk memaksimalkan keuntungan untuk negara dan juga Pertamina sebagai BUMN yang bergerak dibidang oil industries.