Debat Capres Sebagai Upaya Mengetahui Kualitas Calon, Efektifkah?

Debat Capres Sebagai Upaya Mengetahui Kualitas Calon, Efektifkah?

Dewasa ini Indonesia sedang ramai bersiap-siap menyambut pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali, yaitu pemilihan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Pada pemilihan presiden kali ini, terdapat dua pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa sebagai wakilnya, dan Bapak Joko Widodo dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Pesta demokrasi lima tahunan ini akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 Juli mendatang.

Persiapan guna menyambut pesta demokrasi kali ini terbilang “meriah”. Masa kampanye yang diberikan KPU untuk kedua pasangan calon (4 Juni-5 Juli) diisi dengan berbagai jenis kampanye yang tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon dan tim suksesnya, namun juga diramaikan oleh masyarakat Indonesia yang turut berpendapat dan mengkritisi kedua pasangan calon di berbagai situs media sosial.

Dari berbagai jenis kampanye, banyak diantaranya yang tergolong negative campaign dan tidak mencerdaskan pemilih. Karena timbul kekhawatiran akan banyaknya pemilih muda yang golput, banyak kalangan yang berusaha melawan kampanye negatif tersebut, termasuk para calon. Akibatnya, banyak bermunculan kampanye-kampanye yang cenderung baru dan kreatif yang melibatkan kalangan muda sebagai simpatisan masing-masing pasangan calon, ataupun sebagai pembantu pemilih muda untuk menentukan pilihannya dengan informasi kampanye yang mudah ditangkap oleh pemilih muda tersebut.

KPU (dan Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang dalam hal ini memunculkan solusi perlawanan terhadap kampanye negatif dengan mengadakan debat capres dan cawapres secara intensif. Jika dalam pemilu sebelumnya debat hanya dilakukan tidak lebih dari tiga kali, maka kali ini KPU menyelenggarakannya sebanyak lima kali.

Debat Capres Pertama yang Diadakan Pada Tanggal 9 Juni 2014 di Balai Sarbini, Jakarta dengan Tema: Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih, dan Kepastian Hukum

Dalam formatnya, debat yang diadakan mengalami perbedaan satu dengan yang lainnya. Debat pertama masing-masing capres ditemani oleh pasangan mereka dalam mengadu visi misi dan program kerja mereka. Namun, dalam debat sesi kedua dan ketiga debat dilakukan hanya untuk masing-masing calon presiden saja. Lalu, pada debat keempat, giliran para calon wakil presiden yang akan menunjukkan keunggulan masing-masing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Pada debat terahir, format debat kembali seperti pada debat pertama, dimana capres didampingi masing-masing cawapresnya.

Perbedaan peserta debat tersebut dijelaskan KPU sebagai evaluasi debat capres-cawapres pada lima tahun lalu. KPU ingin menunjukkan performa masing-masing calon presiden dan wakilnya, baik secara individual maupun kerjasama antarpasangan. Dengan demikian pemilih dapat melihat kemampuan sebenarnya dari para calon saat pada sesi debat individu dan performa mereka saat bekerja secara tim dalam sesi debat berpasangan.

Dari hasil debat yang telah terlaksana (baca: pertama, kedua, dan ketiga), KPU banyak melakukan perubahan untuk setiap kali debat yang berlangsung. Hal ini, menurut KPU, berdasarkan hasil evaluasi debat sebelumnya. Perbedaan antara lain terdapat pada pembagian sesi debat, terutama pada sesi tanya-jawab antarcalon atau pasangan calon. Pada debat pertama hanya terdapat satu sesi tanya-jawab antarpasangan. Namun, pada debat kedua dan ketiga, peraturan ini diubah, sesi tanya-jawab antarcalon ditambah menjadi dua kali, sehingga pemilih lebih dapat menilai kemampuan para calon dalam menjawab masalah yang diutarakan.

Dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap kampanye negatif, dalam beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya-jawab debat ini ada beberapa pertanyaan yang membahas kampanye negatif yang ditujukkan kepada masing-masing calon. Sehingga dapat langsung didengar klarifikasi dari para calon secara langsung terhadap berita atau informasi tersebut. Namun kenyataannya, klarifikasi tersebut terbukti tidaklah cukup dalam melawan kampanye negatif tersebut, karena pada kesokan harinya pemberitaan media terhadap jawaban atau klarifikasi calon menjadi semakin bermacam-macam, malah cenderung menimbulkan berita atau informasi baru yang membingungkan para pemilih.

Sebagai pemilih, debat capres dan cawapres ini memanglah sangat membantu dalam mengenal visi, misi, dan program kerja para calon pada tema-tema yang ditentukan. Namun, untuk melawan kampanye negatif yang beredar di masyarakat, debat belum dirasa efektif. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain pendangan media yang mem-follow up hasil debat dengan pandangan masing-masing yang terlihat seperti adanya ketidaknetralan pada badan media. Faktor lainnya adalah reaksi para simpatisan yang seakan tahu dan sangat mengenal para calon mengungkapkan pendapatnya dengan merendahkan jawaban dari calon lawannya.

Hal ini didukung oleh hasil survei oleh indobarometer yang melakukan survei pra dan pasca debat. Hasilnya terang-terangan menunjukkan bahwa responden yang sudah memiliki pilihan sebelum debat, ia akan tetap memilih pilihannya tersebut setelah debat berlangsung, walaupun saat ditanya mengenai performa debat, responden tersebut menjawab calon presiden lawan-lah yang “memenangkan” debat tersebut dengan jawaban-jawaban yang menurut responden lebih meyakinkan.

Jika dilihat dari hal tersebut, ajang debat lebih terlihat seperti acara khotbah bagi para pemeluk agama. Jika yang mengungkapkan adalah calon presiden pilihannya, apapun itu, maka akan ia amini. Berdeda jika yang mengungkapkan adalah calon presiden lawan akan dianggap lip service saja. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada pemilih muda yang nota bene belum secara langsung terjun ke masyarakat.

Seharusnya, debat lebih mengarah kepada visi, misi, dan program kerja capres dan cawapres. Bukan sebagai ajang mengadili capres dan cawapresnya terkait banyaknya kampanye negatif yang mengarah kepada mereka. Selain itu, media juga berperan penting dalam perlawanan terhadap isu ini, karena dengan media yang netral dan dewasa akan menimbulkan reaksi yang dewasa pula dari para pemilih, termasuk pemilih muda.

Uraian diatas masih menunjukkan ketidakdewasaan sebagian warga Negara Indonesia dalam menyikapi pesta demokrasi ini. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sekaligus pemilih muda, jangan mudah terbuai pemberitaan media dan opini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menilai calon presiden dan wakil presiden. Pandailah menyaring informasi untuk mementukan pilihan 9 Juli nanti.  Marilah memilih dengan kesadaran jiwa dan pikiran kita masing-masing.

Artikel ini disusun oleh Syauqi Alawi (12212067), Staff Kajian Strategis HMTM “PATRA” ITB.

Staff KASTRAT yang lebih akrab disapa Eki ini memiliki passion yang sangat tinggi dalam bidang kajian khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dan persepsi publik terhadap kegiatan sosial dan politik di Indonesia.

E-mail: syauqi.alawi_1994@yahoo.com