Apa Benar Pertamina Menjadi Tamu di Rumahnya Sendiri?

Hampir setengah abad sudah Pertamina berdiri sebagai perusahaan minyak dan gas plat merah di Indonesia. Waktu yang cukup tua untuk umur sebuah perusahaan yang harus menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam dunia bisnis migas. Pertamina didirikan pada tahun 1971 yang merupakan hasil dari penggabungan dua perusahaan tambang minyak nasional pada saat itu, yaitu Pertamin dan Permina dengan semangat awal untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

 

Sejarah Awal Pertamina

Munculnya Pertamina sebagai perusahaan migas plat merah di Indonesia, didukung dengan diterbitkannya UU no. 8 tahun 1971. Salah satu isi dari UU no. 8 tahun 1971, mengamanahkan Pertamina untuk mengurus segala kegiatan bisnis hulu dan hilir migas di Indonesia. Pertamina berperan sebagai regulator, pemegang kebijakan sekaligus pelaksana bisnis migas di Indonesia, atau bisa disederhanakan menjadi pengawas sekaligus pelaksana. Namun, superiornya Pertamina dengan perannya pada saat itu, menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan utama yang muncul adalah permasalahan korupsi di internal Pertamina. Pertamina dianggap sebagai sapi perah bagi para koruptor yang memiliki kepentingan di negara ini. Selain itu, banyak kalangan yang menganggap bahwa kinerja Pertamina buruk dikarenakan tidak adanya persaingan kompetitif pada bisnis hulu dan hilir migas di Indonesia dan fokus Pertamina bukan saja untuk memaksimalkan potensi migas di Indonesia, namun Pertamina juga harus memikirkan regulasi dan peraturan mengenai tata kelola bisnis migas di Indonesia.

 

Munculnya UU No. 22 Tahun 2001

Evaluasi mengenai kinerja Pertamina telah memuncak pada tahun 2001. Para anggota DPR menganggap bahwa dibutuhkan reformasi dan restrukturisasi Pertamina dikarenakan praktik korupsi di dalam tubuh Pertamina sudah kronis. Akhirnya DPR mengeluarkan UU no. 22 tahun 2001 sebagai jawaban atas pembenahan tata kelola bisnis migas di Indonesia. Terdapat empat poin utama perbedaan dari UU no. 8 tahun 1971 :

  • Peran pengawasan dan pengendalian bukan lagi menjadi kewenangan Pertamina, melainkan tugas BP Migas untuk kegiatan hulu dan BPH Migas untuk kegiatan hilir
  • Kewenangan untuk menyelenggarakan tender menjadi kewenangan Ditjen Migas
  • Kewenangan pengaturan hilir migas, kuota, distribusi dan harga BBM, menjadi kewenangan BPH Migas
  • Pertamina menjadi sejajar dengan O&G company lainnya

Munculnya UU no.22 tahun 2001 ini memberikan harapan kepada rakyat Indonesia atas pemberantasan korupsi di badan Pertamina, karena Pertamina tidak lagi berperan sebagai pelaksana sekaligus pengawas. Selain itu, besar harapan rakyat Indonesia kepada Pertamina agar lebih dapat mengoptimalkan pemanfaatan migas di Indonesia karena Pertamina tidak lagi harus mengatur kebijakan dan aturan tata kelola migas di Indonesia, sehingga Pertamina dapat fokus dalam urusan bisnis migas saja.

 

Apakah Benar UU No. 22 Tahun 2001 Menjadi Pintu Awal Liberasasi Bisnis Migas di Indonesia?

Diberlakukannya UU no. 22 tahun 2001 menjadikan posisi Pertamina menjadi sejajar dengan O&G company lainnya. Pada bisnis hulu migas, Pertamina harus mengikuti tender dan lelang WKP yang ditawarkan oleh Menteri ESDM untuk mendapatkan hak kelola pada suatu wilayah kerja pertambangan. Pertamina tidak lagi secara otomatis mendapatkan haknya untuk mengelola, karena Pemerintah sudah membuka pintu kepada O&G company dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi pada hulu migas Indonesia. Pada saat ini, semua O&G Company memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak kelola, namun pemenang tender akan ditentukan dari sebarapa besar penawaran yang diajukan oleh masing-masing O&G company, semakin menguntungkannya penawaran, otomatis Pemerintah akan menunjuk O&G company tersebut, dan Pemerintah tidak lagi memandang apakah perusahaan yang mengikuti tender itu merupakan plat merah atau tidak sehingga tidak jarang Pertamina kalah bersaing, karena pada saat ini Pertamina harus secara head to head bersaing dengan O&G company kelas kakap contohnya Total, BP, Petronas, CNOOC dan masih banyak lagi yang memiliki teknologi dan kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina.

 

Realita Pertamina pada Saat Ini

Pada bagian tulisan ini, kita akan melihat bagaiman realita pengelolaan bisnis migas di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan UU no. 22 tahun 2001, bahwa bisnis migas di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bagian hulu dan hilir.

  1. Bagian hulu migas

Kegiatan hulu migas di Indonesia merupakan kegiatan bisnis migas yang mencakup ekplorasi dan produksi migas.

 

1404032886417939432

 

pertamina-ep-2jpg_Q1kGHkF5E8WGLOcUzdavbKKujCgeJHUM6zJBMHPC

Realita pengelolaan wilayah kerja migas bisa kita liat pada dua gambar di atas. Pada gambar pertama, kita dapat melihat bahwa berbagai bendera negara asing terpampang dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia. Sedangkan pada gambar kedua, Pertamina hanya memiliki sebagian kecil dari wilayah kerja di Indonesia yang cenderung terpusat di wilayah Barat Indonesia.

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari website skk migas, dari 86 wilayah kerja eksploitasi yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2017, Pertamina hanya menjadi operator di 13 wilayah kerja saja dan 8 dari 13 wilayah kerja operator Pertamina, Pertamina menjalankan JOA dengan beberapa perusahaan minyak lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Data di atas menunjukkan bahwa Pertamina hanya benar-benar mandiri dalam mengelola wilayah kerjanya di Indonesia sebesar 5.8 % saja. Persentasi yang kecil dibandingkan NOC negara lain seperti PDVSA(Venezuela) dan Petronas (Malaysia) yang dapat mengelola lebih dari 50% wilayah kerja migas di negaranya.

Target Lifting Minyak 2016

Setelah kita menganalisis kepemilikan Pertamina dari wilayah kerja ekpsploitasi di Indonesia, sekarang mari kita lihat dari total lifting minyak pada gambar di atas. Apabila kita melihat bahwa pada daftar di atas Pertamina terdiri dari PT. Pertamina EP, PT. PHE ONWJ Ltd, dan PT PHE WMO. Dari ketiga perusahaan Pertamina tersebut, total lifting minyak  WP&B Pertamina yaitu 145.880 bbod, atau 17, 61% dari total realisasi lifting nasional. Persen total lifting minyak Pertamina masih kalah jauh dengan PT Chevron Pacific Indonesia yang mencapai 29.35% dari total lifting nasional.

  1. Bagian hilir Migas

Kegiatan hilir migas di Indonesia merupakan kegiatan bisnis migas yang mencakup pendistribusian(kondisional), pengelohan, dan pendistribusian kepada konsumen.

Fasilitas-Peyaluran-BBM-Tahun-2017-220817

Pada gambar di atas, kita dapat melihat dari 5855 total SPBU di seluruh wilayah Indonesia, Pertamina memiliki 98.34% SPBU di Indonesia, sedangkan sisanya dimiliki oleh O&G Company Total dan Shell. Sedangkan operator yang menyalurkan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, sekitar 90% lebih dijalankan oleh Pertamina.

 

Apakah Benar Pertamina Masih Menjadi Tamu di Negerinya Sendiri?

Isu bahwa Pertamina menjadi tamu di negerinya sendiri mulai berkembang di kalangan stakeholder perminyakan. Apakah Pertamina yang menjadi NOC Indonesia kalah bersaing dengan O&G Company dalam maupun luar negeri menjadi pertanyaan yang harus kita luruskan dan diberikan jawaban yang tepat apakah isu ini benar atau tidak. Bahkan pada tahun 2017 ini, dalam memperingati 1000 hari  kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, Kabinet KM ITB menyatakan sikap bahwa mereka berpendapat bahwa Pertamina sebagai BUMN negara yang sejatinya memiliki amanah untuk mengolah sumber daya migas nasional malah menjadi tamu di rumahnya sendiri akibat berlakunya UU no. 22 tahun 2001 yang menjadikan Pertamina sejajar dengan O&G company lainnya.

 

Apabila kita melihat dari realitas yang ada di bisnis migas Indonesia yang terdiri dari hulu dan hilir, nampak jelas bahwa Pertamina benar-benar menjadi tamu di bidang hulu migas, sedangkan untuk bidang hilir migas, Pertamina menjadi Raja di negerinya sendiri. Dari realitas yang ada, Pertamina hanya mampu mengelola 5% wilayah kerja migas eksploitasi Indonesia secara mandiri dan hanya mampu produksi minyak sebesar 17,61 % dari total produksi nasional tahun 2016 sedangkan dalam urusan kepemilikan SPBU, Pertamina memiliki 98.34% di seluruh Indonesia.

 

Walaupun memiliki catatan yang mengesankan dalam bidang hilir migas di Indonesia, Pertamina sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan Pemerintah sebelum 2001 yang menyerahkan seluruhnya distribusi BBM kepada Pertamina ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ter-mind-set hingga sekarang untuk membeli BBM di SPBU Pertamina dibandingkan SPBU Total dan Shell, terlebih lagi hingga tahun 2014, hanya Pertamina saja yang menyediakan BBM Premium subsidi, sehingga secara logika ekonomi, masyarakat Indonesia yang belum memperhatikan kualitas, akan otomatis memilih SPBU Pertamina. Namun, saat ini situasinya agak berbeda, dimana pemerintah telah mencabut subsidi BBM dan harga BBM di Indonesia pada saat ini telah dilempar ke Mekanisme Pasar. Situasi ini menarik kita tunggu, apakah Pertamina akan tetap menjadi Raja Hilir migas di Indonesia, karena pada saat ini Pertamina harus bersaing dalam kualitas BBM.

 

Catatan yang berbanding terbalik pada usaha hulu migas, dimana Pertamina hanya memperoleh secuil hak pengelolaan hulu migas di Indonesia. Hal ini sebenarnya sangat lumrah terjadi, bayangkan saja, selama dari 1971 sampai 2001, Pertamina dijadikan sapi perah bagi koruptor, seluruh keuntungan tidak dipergunakan untuk memajukan teknologi dan inovasi Pertamina sehingga jelas bahwa Pertamina akan kalah bersaing ketika dilepas untuk bertarung dengan perusahaan Migas baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, walaupun Pertamina sudah dibebastugaskan untuk menjadi pengawas kegiatan hulu migas di Indonesia pada tahun 2001, Pertamina tetap saja diberikan sebuah amanah yang sangat besar, yaitu menyediakan BBM subsidi, yang tidak jarang Pertamina harus menombok subsidi yang seharusnya dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Sehingga kembali lagi terjadi, keuntungan yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan teknologi agar dapat bersaing dengan perusaahan lainnya menjadi terhambat atau bahkan tidak sama sekali berjalan. Sehingga harapan agar Pertamina dapat bersaing dengan perusahaan migas baik dalam maupun luar negeri dalam bidang hulu migas di negerinya sendiri bagaikan mimpi di siang bolong…

 

Referensi :

http://iesr.or.id/2012/02/dari-pertamina-ke-bpmigas-sebuah-perjalanan-yang-belum-selesai/

http://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-darurat-mafia-migas-ini-25-kontrak-kerjasama-yang-perlu-diawasi-publik_56435ce26523bdf80b8b456c

http://skkmigas.go.id/publikasi/infografis/wilayah-kerja-migas

http://petroenergy.id/article

http://skkmigas.go.id/new/daftar-kkks

http://katadata.co.id/berita/2016/01/06/lifting-minyak-tujuh-kontraktor-lebih-rendah-dari-target-2016